BANDAR LAMPUNG – pro dan kontra
Dugaan kasus kekerasan seksual yang mencuat di lingkungan perguruan tinggi menjadi perhatian serius. Kampus dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjamin terciptanya lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa.
Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D., menegaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat ditoleransi, siapa pun pihak yang diduga terlibat, termasuk apabila kasus tersebut melibatkan tenaga pendidik atau dosen.
Menurut Warsito, perguruan tinggi harus menempatkan perlindungan hak, keselamatan, dan martabat seluruh sivitas akademika sebagai bagian penting dari tanggung jawab institusi.
“Kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat ditoleransi, siapa pun pelakunya, termasuk dosen. Jika terbukti, harus ada sanksi tegas sesuai ketentuan,” tegas calon Rektor Unila periode 2027–2031 tersebut, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan, korban harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan sejak awal, sementara proses penanganan dugaan kasus harus berlangsung secara transparan, objektif, adil, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Bagi Warsito, perlindungan korban tidak boleh berhenti pada pernyataan sikap institusi. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata, antara lain pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan identitas, serta jaminan keamanan selama proses penanganan berlangsung.
Ia juga mengingatkan agar korban tidak mengalami intimidasi, tekanan, maupun perlakuan diskriminatif yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan menimbulkan trauma berulang.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan untuk memilih diam. Institusi pendidikan harus memastikan bahwa setiap orang yang melaporkan dugaan kekerasan mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Warsito meminta agar dugaan kasus tersebut segera ditangani melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) secara independen, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Satgas PPKPT tidak boleh sekadar menjadi perangkat administratif untuk memenuhi kewajiban institusi. Satgas harus memiliki kapasitas, keberanian, dan independensi dalam menindaklanjuti setiap laporan, melakukan pemeriksaan secara profesional, serta memastikan seluruh keputusan didasarkan pada fakta dan bukti.
Di sisi lain, Warsito mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak dan perlindungan terhadap korban.
“Praduga tak bersalah merupakan prinsip penting dalam proses penegakan keadilan. Akan tetapi, perlindungan korban juga harus berjalan sejak awal. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Pemeriksaan harus objektif, sementara keselamatan dan hak-hak korban tetap dijamin,” katanya.
Ia menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, perguruan tinggi harus menjatuhkan sanksi secara tegas dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan yang transparan dan akuntabel, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, senioritas, kedudukan akademik, maupun pengaruh seseorang di lingkungan kampus.
Warsito menilai, munculnya dugaan kasus kekerasan seksual harus menjadi momentum bagi perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan akademik.
Sejumlah langkah yang perlu diperkuat antara lain menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses, meningkatkan edukasi mengenai kekerasan seksual, memperkuat kapasitas Satgas PPKPT, serta membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia juga mendorong terciptanya sistem pelaporan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga kampus, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Setiap orang harus memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan tanpa dibayangi ketakutan terhadap intimidasi, tekanan sosial, ataupun konsekuensi akademik.
Menurut Warsito, keberhasilan perguruan tinggi dalam menangani persoalan kekerasan seksual tidak cukup diukur dari kecepatan institusi mengeluarkan pernyataan ketika sebuah kasus mencuat. Hal yang jauh lebih penting adalah efektivitas sistem perlindungan, kualitas pendampingan terhadap korban, objektivitas proses pemeriksaan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia berharap dugaan kasus tersebut dapat ditangani secara serius, objektif, profesional, dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak.
“Integritas perguruan tinggi tidak hanya tercermin dari prestasi akademik dan reputasi kelembagaan, tetapi juga dari kemampuannya melindungi seluruh sivitas akademika, menjaga martabat manusia, dan menegakkan keadilan,” demikian Warsito. (*)
