Bandar Lampung – pro dan kontra
Pengadaan program umrah gratis senilai Rp35 miliar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menjadi sorotan. Pasalnya, proyek yang bersumber dari APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2026 itu dipercayakan kepada PT Kaisa Rossie, perusahaan biro perjalanan yang direkturnya, Hj. Lili Widojani Sugihwiharno, pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK juga dikabarkan menyita sejumlah mata uang asing dari yang bersangkutan. Kondisi ini menambah perhatian terhadap keputusan Pemkot Bandar Lampung yang tetap memberikan proyek bernilai puluhan miliar rupiah kepada perusahaan tersebut.
Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp35.000.000.000 untuk program umrah gratis massal. PT Kaisa Rossie kemudian menjadi penyedia jasa dalam pengadaan tersebut.
Namun, persoalan proyek ini tidak hanya berkaitan dengan rekam jejak perusahaan. Penelusuran dokumen pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan katalog elektronik LKPP juga menemukan sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan, mulai dari klasifikasi usaha penyedia, mekanisme transaksi, hingga pembagian nilai kontrak.
Klasifikasi Usaha Penyedia Dipertanyakan
Berdasarkan data SiRUP dengan Kode RUP 68006925, paket pengadaan umrah tersebut diklasifikasikan sebagai paket non-usaha kecil.
Klasifikasi itu merujuk pada ketentuan Pasal 65 ayat (4) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur bahwa paket pengadaan dengan nilai di atas Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha non-kecil.
Artinya, paket senilai Rp35 miliar tersebut semestinya dikerjakan oleh penyedia dengan kualifikasi usaha non-kecil sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, persoalan muncul ketika realisasi pengadaan melalui e-Purchasing di katalog elektronik LKPP justru mengarah kepada PT Kaisa Rossie.
Berdasarkan profil yang tercantum pada etalase katalog elektronik, perusahaan tersebut masih berstatus UMKK (Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi).
Perbedaan antara klasifikasi paket dalam SiRUP dan status usaha penyedia ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian proses pemilihan penyedia dengan ketentuan segmentasi pasar pengadaan.
Muncul Klausul Penyesuaian Harga di Luar Sistem
Keanehan lainnya ditemukan dalam deskripsi produk PT Kaisa Rossie pada katalog elektronik.
Dalam keterangan produk, perusahaan mencantumkan klausul: “Pelaksanaan paket dapat menggunakan fasilitas dan harga yang berbeda… sesuai hasil penyesuaian dan kesepakatan bersama.”
Klausul tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik.
Sebab, mekanisme e-Purchasing menuntut kejelasan mengenai harga, spesifikasi, dan kesepakatan transaksi yang tercatat dalam sistem.
Adanya klausul penyesuaian fasilitas dan harga berdasarkan kesepakatan bersama memunculkan pertanyaan mengenai batas penyesuaian yang diperbolehkan serta apakah seluruh perubahan tetap dicatat dalam sistem katalog elektronik.
Jika terdapat perubahan harga atau spesifikasi yang tidak tercatat dalam sistem, kondisi tersebut berpotensi mengurangi transparansi pengadaan dan membuka ruang penyimpangan.
Satu RUP, Dua Transaksi Kontrak
Penelusuran data LKPP juga menunjukkan bahwa realisasi pengadaan dengan satu RUP tersebut tercatat dalam dua transaksi kontrak terpisah.
Masing-masing transaksi bernilai Rp21.903.740.000 dan Rp13.086.260.000. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp34.990.000.000.
Pembagian nilai tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemisahan transaksi, terutama karena keduanya berasal dari satu paket perencanaan pengadaan dengan nilai pagu Rp35 miliar.
Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah pemisahan tersebut didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan yang berbeda atau justru berpotensi menghindari ketentuan pengadaan.
Pasal 20 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 melarang pemaketan pengadaan yang bertujuan menghindari tender atau seleksi. Karena itu, perlu dipastikan apakah pembagian transaksi tersebut memiliki dasar kebutuhan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jadwal Pemilihan dan Selisih Harga Jadi Sorotan
Persoalan lainnya ditemukan pada linimasa pengadaan di sistem.
Data jadwal pemilihan penyedia mencatat adanya ketidaksesuaian urutan waktu, yakni tanggal akhir pemilihan tercatat lebih dahulu dibandingkan tanggal dimulainya proses.
Ketidaksesuaian tersebut perlu diklarifikasi kepada pejabat pengadaan untuk memastikan apakah terjadi kesalahan pencatatan administrasi atau terdapat persoalan dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia.
Di sisi lain, hasil negosiasi harga dalam sistem e-katalog juga menjadi perhatian.
Dari harga penawaran Rp35.500.000 per jamaah, negosiasi hanya menghasilkan penurunan sebesar Rp5.000 per orang.
Nilai efisiensi tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang digunakan.
Sementara itu, berdasarkan informasi pembanding yang diperoleh, sejumlah biro perjalanan lain disebut mampu menawarkan paket dengan spesifikasi setara pada kisaran Rp28 juta hingga Rp31 juta per jamaah.
Perbedaan harga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga, kesesuaian fasilitas yang ditawarkan, serta pertimbangan Pemkot Bandar Lampung dalam memilih PT Kaisa Rossie sebagai penyedia.
Jika spesifikasi dan layanan yang diberikan memang setara, selisih harga tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan dugaan pemborosan anggaran maupun penggelembungan harga.
Rekam Jejak Direktur dan Proyek Pemkot Bandar Lampung
Keterlibatan PT Kaisa Rossie dalam proyek umrah Pemkot Bandar Lampung juga menarik perhatian karena nama direktur perusahaan tersebut muncul dalam penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di tingkat nasional.
Hj. Lili Widojani Sugihwiharno diketahui pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK juga melakukan penyitaan mata uang asing yang dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.
Meski demikian, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi. Demikian pula, status perusahaan sebagai penyedia proyek pemerintah tidak otomatis menunjukkan adanya hubungan antara pengadaan di daerah dengan perkara yang sedang ditangani KPK.
Namun, fakta bahwa perusahaan tersebut memperoleh proyek umrah senilai Rp35 miliar dari APBDP Bandar Lampung tetap menjadi persoalan yang layak mendapat penjelasan terbuka.
Secara administratif, Pemkot mungkin beralasan bahwa PT Kaisa Rossie masih memenuhi persyaratan sebagai penyedia karena belum tercatat dalam daftar hitam (blacklist) LKPP.
Akan tetapi, keputusan memberikan proyek bernilai puluhan miliar rupiah kepada perusahaan yang direkturnya pernah diperiksa dalam perkara korupsi nasional memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan kehati-hatian dan mitigasi risiko dalam pengadaan.
Publik pun berhak mengetahui bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, bagaimana harga ditetapkan, serta apakah seluruh tahapan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan.
Atas sejumlah temuan tersebut, aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, didorong menelusuri proses pengadaan program umrah Pemkot Bandar Lampung apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian negara.
Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan di daerah dengan perkara kuota haji yang tengah ditangani KPK.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp35 miliar, transparansi dan akuntabilitas pengadaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Wartawan telah berupaya mengonfirmasi sejumlah temuan tersebut kepada Joni Asman selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kota Bandar Lampung. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan. (Red)
