Bandar Lampung – pro dan kontra
Paket pengadaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 senilai Rp2,515 miliar menuai sorotan tajam. Penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, data realisasi Inaproc, serta profil penyedia di E-Katalog menemukan sejumlah kejanggalan administratif dan indikasi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berdasarkan data SiRUP LKPP dengan kode RUP 63791202, paket tersebut berada di bawah pengelolaan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandar Lampung. Pagu anggaran bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2026 yang terbagi dalam dua alokasi, masing-masing sebesar Rp2.500.000.000 dan Rp15.000.000, untuk volume pekerjaan sebanyak satu paket.
Dalam uraian pekerjaan tercantum bahwa pengadaan tersebut diperuntukkan bagi belanja baju putih dan pakaian dinas DPRD, Wali Kota, serta Wakil Wali Kota untuk jenis PDH. Metode pemilihan penyedia ditetapkan melalui E-Purchasing dan secara tegas dikunci untuk produk dalam negeri serta diperuntukkan bagi usaha kecil.
Namun, hasil penelusuran pada data realisasi Inaproc dan sistem E-Katalog memunculkan sejumlah temuan yang diduga tidak selaras dengan ketentuan pengadaan.
Kualifikasi Penyedia Diduga Tabrak Aturan UMKM
Dalam catatan realisasi Inaproc, paket dengan kode RUP 63791202 tersebut telah berstatus selesai (Complete) dan berada pada tahap serah terima. Pemenang sekaligus pelaksana pekerjaan adalah CV Berkah Jaya Makmurindo dengan nilai kontrak sebesar Rp2.497.733.100, atau mencapai 99,31 persen dari total pagu anggaran.
Kejanggalan mencolok terlihat pada status kualifikasi perusahaan. Meski di SiRUP paket ini diwajibkan untuk usaha kecil dan pada laporan realisasi Inaproc nilainya dicatatkan pada kolom UMKM, profil resmi CV Berkah Jaya Makmurindo di E-Katalog justru berstatus Non-UMKK (Usaha Menengah atau Besar).
Kondisi ini diduga berbenturan dengan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi tersebut mewajibkan paket pengadaan barang dengan nilai pagu sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi.
Produk PDH Tak Ditemukan di Etalase Vendor
Penelusuran lebih jauh terhadap etalase E-Katalog milik CV Berkah Jaya Makmurindo yang beralamat di Bandung, Jawa Barat, memperlihatkan ketidaksesuaian jenis barang. Dari total 299 produk yang ditayangkan perusahaan tersebut, tidak ditemukan satu pun produk Pakaian Dinas Harian (PDH) putih maupun pakaian dinas khusus kepala daerah dan anggota dewan sebagaimana tertera dalam uraian RUP
Etalase penyedia justru didominasi oleh perlengkapan rumah tangga, peralatan pemadam kebakaran (Damkar), serta atribut dan seragam tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan BPBD.
BTidak adanya item PDH pemerintahan umum di etalase vendor memicu dugaan bahwa transaksi E-Purchasing dilakukan menggunakan item produk lain yang tidak sesuai spesifikasi, atau produk sempat ditayangkan sesaat hanya untuk keperluan transaksi lalu diturunkan kembali (takedown).
Selain itu, profil perusahaan tercatat memiliki 52 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sangat beragam dan lintas sektor. Bidang usahanya merentang mulai dari konveksi tekstil, perdagangan eceran beras dan kue, pertanian cabai, alat kesehatan, hingga biro perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. Pola kepemilikan puluhan KBLI lintas sektor tersebut kerap menjadi indikator perusahaan perantara dalam praktik pengadaan.
Anomali Jadwal dan Kewenangan Anggaran
Kejanggalan lain juga ditemukan pada linimasa pengumuman paket dan tata kelola penganggaran:
- Anomali Waktu Pengumuman: Di sistem SiRUP, jadwal pemilihan penyedia tercatat berlangsung pada Januari 2026 dengan masa pelaksanaan kontrak Januari hingga Desember 2026. Namun, tanggal pengumuman resmi paket di SiRUP baru tercatat pada 21 Mei 2026 pukul 13.03.03 WIB serta berstatus belum bersumber dari Pra-DIPA/DPA. Hal ini menimbulkan dugaan adanya proses pengadaan yang berjalan mendahului pengumuman RUP
- Potensi Tumpang Tindih Anggaran: Pencantuman pengadaan pakaian dinas DPRD di dalam paket milik Bagian Umum Sekretariat Daerah juga dinilai janggal secara tata kelola keuangan daerah.
Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, anggaran pakaian dinas anggota dewan lazimnya melekat pada Sekretariat DPRD, bukan pada Sekretariat Daerah. Penggabungan ini berisiko memicu tumpang tindih anggaran apabila Sekretariat DPRD juga mengalokasikan belanja serupa.
- Minimnya Efisiensi Anggaran: Nilai transaksi sebesar Rp2.497.733.100 hanya menyisakan selisih Rp17.266.900 dari total pagu Rp2,515 miliar. Tingkat penyerapan anggaran yang nyaris menyentuh 100 persen ini mengindikasikan proses negosiasi harga dalam E-Purchasing diduga tidak berjalan optimal.
Berbagai temuan data digital ini dinilai cukup menjadi dasar awal bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum untuk melakukan audit kepatuhan serta pemeriksaan fisik terhadap dokumen Surat Pesanan, Berita Acara Serah Terima (BAST), hingga rincian penerima pakaian dinas tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung maupun manajemen CV Berkah Jaya Makmurindo belum memberikan keterangan resmi terkait ketidaksesuaian kualifikasi usaha, absennya produk PDH di etalase katalog, serta mekanisme serah terima pekerjaan paket senilai Rp2,49 miliar tersebut. (Red)
