BANDAR LAMPUNG – pro dan kontra
Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswi pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) mendapat sorotan serius dari Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung, Aprohan Saputra, M.Pd.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu, mengembangkan intelektualitas, serta membangun masa depan, bukan justru menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pendidik.
Menurut Aprohan, dugaan pelecehan seksual yang menyeret dosen berinisial RF bukan sekadar persoalan pribadi antara dosen dan mahasiswa, melainkan persoalan serius yang menyangkut kehormatan, integritas, dan tanggung jawab institusi pendidikan.
“Jangan sampai kampus lebih sibuk menjaga nama baik institusi daripada memastikan keselamatan dan masa depan korban. Kampus memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan perlindungan kepada setiap mahasiswa. Jabatan dosen bukan kekuasaan tanpa batas, apalagi menjadi alat untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain,” tegas Aprohan.
Ia menilai, hubungan antara dosen dan mahasiswa memiliki ketimpangan relasi kuasa. Dosen mempunyai kewenangan akademik, mulai dari pembimbingan, penilaian, pemberian rekomendasi, hingga menentukan berbagai aspek perjalanan pendidikan mahasiswa.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, terlebih untuk melakukan pelecehan maupun kekerasan seksual.
“Mahasiswa datang ke kampus untuk belajar dan meraih masa depan, bukan untuk merasa takut terhadap orang yang seharusnya membimbing dan mendidik mereka. Ketika kewenangan akademik disalahgunakan, yang dirusak bukan hanya kehidupan korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.
Apresiasi Langkah Satgas PPKPT Unila
Aprohan juga menyoroti perkembangan penanganan kasus tersebut. Berdasarkan pemberitaan pada 9 November 2026, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila disebut telah menemukan unsur tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan internal.
Satgas juga telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, sejumlah saksi, dan ahli serta merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepada pimpinan universitas.
Menurut Aprohan, hasil pemeriksaan internal tersebut harus menjadi perhatian serius pihak rektorat dalam mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Temuan pemeriksaan internal memang bukan putusan pidana. Namun, rekomendasi Satgas harus ditindaklanjuti secara serius. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Proses administratif harus berjalan sesuai aturan, sementara proses hukum pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” katanya.
Tegaskan Tidak Boleh Ada Impunitas di Lingkungan Kampus
Lebih lanjut, Aprohan mengingatkan bahwa negara telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menangani tindak kekerasan seksual.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk ketentuan pemberatan pidana apabila tindak pidana tertentu dilakukan oleh pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
Selain itu, terdapat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, serta perlindungan bagi korban.
“Aturan sudah jelas. Karena itu, tidak boleh ada pembiaran, tidak boleh ada upaya menutupi persoalan, dan tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau gelar akademik. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Ia juga meminta pihak universitas memastikan identitas korban tetap dirahasiakan, memberikan pendampingan psikologis, menjamin keberlanjutan pendidikan, serta mencegah segala bentuk intimidasi maupun tekanan terhadap korban.
Menurutnya, penyebaran identitas, foto, percakapan pribadi, dan informasi sensitif korban di ruang digital dapat menimbulkan penderitaan berulang serta memperburuk kondisi sosial dan psikologis korban.
Minta Rektor Unila Berani Berbenah
Sebagai Ketua IWO Lampung, Aprohan meminta Rektor Unila tidak berhenti pada penanganan kasus yang sedang mencuat. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, pola pembimbingan akademik, mekanisme pengaduan, serta budaya relasi antara dosen dan mahasiswa.
Ia menilai, kampus harus memiliki sistem pengawasan yang kuat agar tidak ada pihak yang merasa kebal terhadap aturan hanya karena jabatan dan kedudukan akademiknya.
“Kami ingin melihat keberanian pimpinan Unila dalam mengambil langkah. Jangan jadikan nama besar universitas sebagai tameng bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum dan etika. Jika terbukti, berikan sanksi tegas dan proporsional. Jika terdapat unsur pidana, serahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum,” ungkap Aprohan.
Ia menambahkan, menjaga nama baik almamater bukan dengan menyembunyikan persoalan, melainkan dengan keberanian mengungkap, menyelesaikan, dan menindak setiap pelanggaran secara transparan serta bertanggung jawab.
“Kampus bukan tempat berlindung bagi predator seksual. Gelar akademik bukan kekebalan hukum, jabatan bukan tiket untuk menyalahgunakan kekuasaan. Lebih baik kehilangan satu jabatan daripada kehilangan kepercayaan ribuan mahasiswa dan masyarakat,” pungkas Aprohan Saputra, M.Pd., Ketua IWO Lampung.
Ia berharap kasus ini menjadi momentum bagi seluruh perguruan tinggi, khususnya di Lampung, untuk memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, bebas dari kekerasan seksual, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. (*)
