Bandar Lampung – pro dan kontra
Pengadaan mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 VX-R oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk dihibahkan kepada Panglima Kodam XXI/Radin Inten (Kodam XXI/RI) menuai sorotan. Pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah tersebut diduga bermasalah, mulai dari indikasi penggelembungan harga hingga ketidaksesuaian data administrasi dalam dokumen pengadaan.
Temuan itu terungkap berdasarkan penelusuran dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan E-Katalog INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kedua dokumen tersebut menunjukkan adanya selisih harga serta sejumlah informasi pengadaan yang patut dipertanyakan.
Dugaan Mark Up Rp111,8 Juta
Indikasi penggelembungan harga terlihat dari perbandingan harga kendaraan dalam E-Katalog dengan nilai pembayaran yang direalisasikan Pemkot Bandar Lampung kepada penyedia.
Dalam etalase resmi E-Katalog, Toyota Land Cruiser 300 VX-R dibanderol Rp2.215.467.910. Sementara biaya Bea Balik Nama (BBN) kendaraan untuk wilayah Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp258.216.450.
Dengan demikian, total harga kendaraan beserta biaya BBN seharusnya mencapai Rp2.473.684.360.
Namun, berdasarkan laporan realisasi anggaran, Pemkot Bandar Lampung justru menggelontorkan dana sebesar Rp2.585.500.000 kepada penyedia, PT Astra International Tbk – Toyota Sales Operation.
Jika dibandingkan dengan total harga kendaraan dan BBN tersebut, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp111.815.640 atau sekitar Rp111,8 juta.
Selisih ini memunculkan dugaan adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan tersebut. Apabila perbedaan harga itu diklaim sebagai biaya tambahan, seperti ongkos pengiriman kendaraan dari Jakarta ke Lampung, besaran yang mencapai Rp111,8 juta patut dipertanyakan kewajaran dan dasar perhitungannya.
Pasalnya, dalam mekanisme E-Purchasing, harga yang tercantum dalam katalog elektronik menjadi acuan transaksi pengadaan. Karena itu, komponen biaya tambahan perlu dijelaskan secara transparan dan didukung dokumen pertanggungjawaban.
Data Pengadaan di SiRUP Diduga Bermasalah
Selain persoalan selisih harga, penelusuran dokumen SiRUP juga menemukan ketidaksesuaian informasi dalam pencatatan pengadaan dengan nilai pagu mencapai Rp2,7 miliar.
Setidaknya terdapat dua poin yang menjadi sorotan.
Pertama, pengadaan tersebut dalam SiRUP tercatat diperuntukkan bagi kelompok Usaha Kecil. Namun, berdasarkan dokumen pengadaan, penyedia yang memenangkan transaksi adalah PT Astra International Tbk – Toyota Sales Operation, perusahaan berskala besar.
Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan kualifikasi usaha dalam perencanaan pengadaan tersebut.
Kedua, pengadaan kendaraan itu diklaim menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN). Padahal, data teknis pada E-Katalog INAPROC menunjukkan bahwa Toyota Land Cruiser 300 VX-R dengan kode mesin F33A-FTV merupakan kendaraan impor utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Jepang.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh Pemkot Bandar Lampung. Terlebih, pencatatan status produk dalam negeri dan kualifikasi usaha merupakan bagian penting dalam perencanaan serta pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jika terbukti terdapat kesalahan atau manipulasi data, persoalan ini berpotensi menjadi temuan serius dalam tata kelola pengadaan.
Sementara itu, upaya konfirmasi wartawan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan dan Kepala Bagian (Kabag) Umum, Eka Yunata terkait dugaan selisih harga serta ketidaksesuaian data pengadaan tersebut belum mendapat respons.
Hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan. (Red)
