Kota Bandar Lampung

Gunawan Pharrikesit Cium Aroma ‘Kocok Bekem’ Dibalik Proyek Umrah Rp34 Miliar Pemkot Bandar Lampung

266
×

Gunawan Pharrikesit Cium Aroma ‘Kocok Bekem’ Dibalik Proyek Umrah Rp34 Miliar Pemkot Bandar Lampung

Sebarkan artikel ini

Bandar Lampung – prodankontra

Pengamat sosial Gunawan Pharrikesit menyoroti pengadaan program umrah gratis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dengan pagu anggaran Rp35 miliar yang dikontrakkan kepada PT Kaisa Rossie (KR), perusahaan biro perjalanan asal Semarang, Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp34 miliar. Gunawan mencium adanya dugaan praktik terselubung atau yang ia sebut sebagai ‘kocok bekem’ dalam proses pengadaan tersebut.

Sorotan itu mencakup dugaan monopoli penyedia, pemecahan paket pengadaan, ketidaksesuaian kualifikasi perusahaan, hingga transparansi penerima manfaat.

Menurut Gunawan, salah satu hal yang perlu dijelaskan Pemkot Bandar Lampung adalah proses pengadaan melalui sistem e-Purchasing yang diduga mengarah pada penguasaan paket oleh perusahaan yang sama.

“Ada kejanggalan dalam proses belanja di e-Katalog, terutama perusahaan pemenang kontrak yang diduga terjadi praktik monopoli. Indikasinya adanya pemecahan paket. Diduga untuk mengelabui, sehingga dipecah dari satu paket bernilai Rp34 miliar menjadi dua, ke perusahaan yang sama, yakni PT KR (Kaisa Rossie, red),” ujar Gunawan, advokat sekaligus aktivis yang aktif mengawal isu sosial itu, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, dugaan pemecahan paket tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kesempatan persaingan yang sehat kepada penyedia lainnya.

Selain persoalan pengadaan, Gunawan juga mempertanyakan kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang mengalokasikan anggaran besar untuk program umrah gratis di tengah kondisi keuangan daerah yang masih dibebani utang.

“Dilihat dari sisi keuangan daerah kita (Bandar Lampung, red), khususnya untuk belanja program umrah gratis, dilaksanakan di tengah jeratan utang ratusan miliar. Bukan kita enggak memperbolehkan orang ibadah, pakai skala prioritas dong,” katanya.

Baginya, program keagamaan tersebut bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan sepanjang pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran. Namun, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan serta kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Gunawan kemudian menyoroti keterbukaan data penerima manfaat. Ia mempertanyakan siapa saja yang mendapatkan fasilitas umrah gratis tersebut dan bagaimana mekanisme penentuan penerimanya.

Ia khawatir program tersebut justru lebih banyak dinikmati orang-orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dibandingkan kelompok masyarakat yang memang layak diprioritaskan.

“Penerima manfaat itu kan seharusnya seperti tokoh agama, marbot masjid, guru ngaji. Yang enggak tepat sasaran itu yang tidak boleh,” tegasnya.

Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung harus membuka data penerima manfaat agar masyarakat dapat mengetahui apakah program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan dan berjasa dalam kegiatan keagamaan.

Meski demikian, Gunawan tidak menampik bahwa program umrah gratis merupakan kebijakan yang baik. Hanya saja, pelaksanaannya harus dibarengi tata kelola anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Terlepas dari persoalan-persoalan yang terjadi, program ini bagus lah. Tapi di sisi lain keterbukaannya gimana, belanja daerah sedang defisit, dugaan monopoli, ketidaksesuaian kualifikasi perusahaan. Ini perlu kita bedah lagi, perlu direvisi dan Pemkot harus terbuka, enggak bisa kocok bekem,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa persoalan terkait penerima manfaat yang disebut pernah menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.

“Ini kan persoalannya, dugaan monopoli pemenang (PT KR), kondisi dimana keuangan daerah masih utang, tetapi menggalakkan program umrah yang bukan skala prioritas. Kemudian penerima manfaat siapa orangnya? Itu ada di catatan BPK. Kok ini diulangi lagi?” ungkapnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Gunawan meminta Pemkot Bandar Lampung tidak menutup diri dan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut tidak menimbulkan kecurigaan publik, terutama menyangkut proses pengadaan, perusahaan penyedia, serta penentuan penerima manfaat. (Red)

Example 300250
error: Content is protected !!