Kota Bandar Lampung

Gawat! Perusahaan Berbasis Konstruksi Garap Pengadaan Bahan PMT Dinkes Bandar Lampung Rp5 Miliar, Kompetensi Penyedia Dipertanyakan

248
×

Gawat! Perusahaan Berbasis Konstruksi Garap Pengadaan Bahan PMT Dinkes Bandar Lampung Rp5 Miliar, Kompetensi Penyedia Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

BANDAR LAMPUNG – pro dan kontra

Pengadaan bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, CV Karya Pakarannu, perusahaan yang berdasarkan penelusuran profil usahanya disebut memiliki rekam jejak di bidang konstruksi, tercatat sebagai penyedia dalam sejumlah paket pengadaan bahan PMT untuk kebutuhan ibu hamil dan balita.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian bidang usaha, kompetensi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan bahan pangan yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.089.443.000 untuk paket pengadaan Bahan PMT Lokal dengan kode RUP 65080330 pada Tahun Anggaran 2026.

Namun, berdasarkan penelusuran pada sistem informasi pengadaan, informasi mengenai uraian pekerjaan dan spesifikasi kebutuhan dalam paket tersebut dinilai belum disajikan secara terperinci. Informasi yang ditampilkan masih bersifat umum, yakni Bahan PMT Lokal Balita dan Bahan PMT Lokal Ibu Hamil.

Tidak terlihat secara jelas rincian komoditas bahan pangan yang akan dibeli, volume kebutuhan masing-masing komoditas, standar kualitas dan kandungan gizi, estimasi harga satuan, hingga gambaran distribusi kepada penerima manfaat.

Minimnya informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat dapat mengawasi kewajaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dengan nilai anggaran miliaran rupiah tersebut.

Perusahaan Konstruksi Jadi Penyedia Bahan Pangan

Sorotan utama mengarah kepada CV Karya Pakarannu yang tercatat sebagai penyedia dalam tujuh paket pengadaan Bahan PMT Lokal Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun, tujuh paket tersebut memiliki akumulasi nilai sekitar Rp762.893.964. Sejumlah paket tercatat masih berstatus dalam proses kontrak, sementara salah satunya tercatat pada tahapan serah terima dengan keterangan pembayaran di luar sistem.

Di sisi lain, penelusuran terhadap profil perusahaan melalui data yang disebut berasal dari LPJK menunjukkan adanya keterkaitan perusahaan tersebut dengan bidang pekerjaan konstruksi.

Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perusahaan tersebut memiliki pengalaman, tenaga ahli, jaringan pemasok, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan pengadaan bahan pangan, khususnya produk PMT yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita?

Sebab, pengadaan bahan pangan untuk program kesehatan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menyediakan barang. Aspek keamanan pangan, kualitas gizi, masa kedaluwarsa, penyimpanan, hingga ketepatan distribusi merupakan bagian penting yang harus diperhatikan.

Apalagi, bahan PMT diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi. Karena itu, kompetensi dan kemampuan penyedia menjadi aspek yang patut diuji secara objektif.

Meski demikian, perusahaan yang memiliki klasifikasi usaha konstruksi tidak serta-merta dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi penyedia barang. Penilaian harus didasarkan pada dokumen kualifikasi, legalitas usaha, persyaratan pengadaan, serta kemampuan nyata perusahaan dalam memenuhi kontrak.

Etalase Katalog Didominasi Produk Konstruksi

Persoalan semakin menarik setelah penelusuran terhadap etalase katalog elektronik perusahaan.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 67 produk yang ditampilkan pada etalase perusahaan disebut berkaitan dengan aktivitas atau kebutuhan pekerjaan konstruksi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian portofolio perusahaan dengan pekerjaan pengadaan bahan PMT yang dijalankan.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kesesuaian kemampuan penyedia dengan barang atau jasa yang ditawarkan merupakan aspek penting untuk memastikan pengadaan berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan perlu memberikan penjelasan mengenai dasar pemilihan CV Karya Pakarannu, termasuk proses verifikasi kualifikasi, kesesuaian produk, serta kemampuan penyedia dalam memenuhi kebutuhan pengadaan bahan PMT.

Tujuh Paket pada Penyedia yang Sama, Perlu Evaluasi

Hal lain yang menjadi perhatian adalah terkonsentrasinya tujuh paket pengadaan Bahan PMT Lokal pada satu penyedia, yakni CV Karya Pakarannu.

Dengan akumulasi nilai sekitar Rp762,89 juta, pola pengadaan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait mekanisme pemilihan penyedia, kewajaran harga, kesesuaian produk, serta alasan penetapan perusahaan sebagai pelaksana sejumlah paket.

Apakah seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai ketentuan? Apakah penyedia telah melalui verifikasi kemampuan dan kesesuaian barang? Apakah harga yang ditawarkan telah dibandingkan dengan harga pasar dan kualitas produk yang dibutuhkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, pengondisian penyedia, ataupun praktik persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan.

Namun, apabila ditemukan indikasi adanya pengaturan persaingan atau penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.

Dinkes Diminta Buka Data dan Berikan Penjelasan

Atas sejumlah temuan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya terkait dasar penetapan CV Karya Pakarannu sebagai penyedia pengadaan bahan PMT.

Klarifikasi juga diperlukan mengenai dokumen legalitas dan kualifikasi perusahaan, pengalaman pengadaan bahan pangan, standar keamanan dan mutu produk, rincian volume serta harga satuan, hingga mekanisme pengawasan distribusi kepada Puskesmas dan Posyandu.

Selain itu, Inspektorat Kota Bandar Lampung selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran PMT bukan sekadar angka dalam dokumen pengadaan. Di dalamnya terdapat kepentingan kesehatan ibu hamil, balita, dan masa depan generasi penerus.

Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran miliaran rupiah tersebut benar-benar dikelola oleh penyedia yang memiliki kemampuan memadai, dengan produk yang memenuhi standar, serta proses pengadaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menyisakan persoalan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Red)

Example 300250
error: Content is protected !!