Bandar Lampung – pro dan kontra
Dugaan kejanggalan dalam pengadaan jasa tenaga kebersihan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 hingga kini belum mendapat penjelasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, belum memberikan tanggapan atas sejumlah sorotan terkait pengadaan dengan pagu anggaran mencapai Rp3.443.480.000 tersebut.
Konfirmasi telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Iwan Gunawan untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait berbagai dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Namun, hingga berita ini ditulis, pesan konfirmasi tersebut belum mendapat respons.
Sorotan sebelumnya mencuat dari nilai kontrak pengadaan yang mencapai Rp3.440.808.000. Nilai tersebut hanya berselisih Rp2.672.000 dari pagu anggaran yang disiapkan.
Kondisi itu menjadi pertanyaan, terutama terkait dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses negosiasi harga, hingga sejauh mana efisiensi anggaran dilakukan dalam pengadaan tersebut.
Sorotan lainnya muncul dari harga jasa tenaga kebersihan yang tercantum dalam etalase e-Katalog, yakni sebesar Rp3.885.000 per orang setiap bulan.
Angka tersebut disebut berada di atas UMK Bandar Lampung 2026 yang tercantum sebesar Rp3.491.889. Perbedaan nilai itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai komponen biaya yang membentuk harga jasa tersebut.
Selain persoalan harga, rincian pengadaan juga menjadi sorotan, termasuk pencantuman komponen BPJS Kesehatan, spesifikasi tenaga kerja, hingga jumlah pekerja yang dibutuhkan.
Berdasarkan perhitungan matematis terhadap nilai pengadaan, jumlah tenaga kebersihan yang tercantum diperkirakan berada di kisaran 74 orang selama satu tahun.
Di sisi lain, kualifikasi penyedia jasa, PT Graha Thalia Mulia, turut menjadi bagian yang perlu dijelaskan untuk memastikan seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan.
Pertanyaan juga mengarah pada kebutuhan riil tenaga kebersihan, kesesuaian jumlah pekerja dalam kontrak dengan kondisi di lapangan, serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja selama pelaksanaan pekerjaan.
Sejumlah hal tersebut penting mendapat penjelasan karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dalam jumlah miliaran rupiah.
Meski demikian, seluruh sorotan tersebut masih sebatas dugaan dan pertanyaan yang membutuhkan verifikasi melalui dokumen pengadaan maupun pengecekan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Belum adanya tanggapan dari Sekda Iwan Gunawan juga tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang diberitakan.
Konfirmasi dilakukan untuk memberikan ruang kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung menjelaskan secara terbuka dasar pengadaan, kewajaran harga, jumlah tenaga kerja, komponen biaya, hingga pelaksanaan kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, Iwan Gunawan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp.
Apabila kemudian terdapat tanggapan maupun klarifikasi dari Sekda atau Pemerintah Kota Bandar Lampung, informasi tersebut akan menjadi bagian dari pemberitaan selanjutnya. (Red)
