Lampung — pro dan kontra
Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat posisi sektor perikanan, khususnya komoditas rajungan, melalui kolaborasi strategis dengan Environmental Defense Fund (EDF).
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menerima kunjungan jajaran EDF di ruang kerjanya, Jumat (17/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Jihan menyampaikan apresiasi atas kontribusi EDF dalam mendorong pengelolaan perikanan rajungan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga tangguh terhadap perubahan iklim.
“Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas dukungan EDF dalam pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra strategis menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan, khususnya untuk komoditas unggulan seperti rajungan. Menurutnya, kerja sama ini juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas serta kemandirian nelayan lokal.
Hasil kolaborasi tersebut mulai menunjukkan dampak positif.
Berdasarkan kerja sama EDF dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, indikator Spawning Potential Ratio (SPR) mengalami peningkatan dari 17 persen pada 2021 menjadi 22 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kondisi stok rajungan di perairan Lampung.
Perbaikan tersebut turut menopang produksi rajungan segar yang rata-rata mencapai sekitar 600.000 ton per tahun. Di sisi lain, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
Sekitar 4.000 nelayan tercatat menggantungkan hidup dari komoditas rajungan, yang didukung oleh 60 pengumpul, 23 mini-plant, 4 Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta sekitar 1.000 tenaga kerja.
Jihan menegaskan bahwa upaya pengelolaan berkelanjutan ini memberikan dampak ganda, yakni menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan terus memperkuat kebijakan serta koordinasi lintas sektor guna memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat berjalan optimal.
Melalui kolaborasi ini, khususnya di wilayah pesisir timur Lampung, pengelolaan rajungan diharapkan terus berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat peran Lampung sebagai salah satu penopang utama sektor perikanan nasional. (*)
