Bandar Lampung – pro dan kontra
Aliansi KERAMAT mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menurunkan tim untuk memeriksa dugaan penyimpangan dalam belanja jasa tenaga kebersihan Sekretariat Daerah (Setda) Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan secara terbuka dalam aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan massa di depan Kantor Kejati Lampung, Selasa (7/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa meminta aparat penegak hukum mengusut pengelolaan anggaran belanja tenaga kebersihan yang dilakukan melalui mekanisme e-Katalog. Menurut mereka, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Dalam orasinya, perwakilan Aliansi KERAMAT, Nando, menyampaikan bahwa pengadaan tenaga kebersihan di Setda Tubaba menuai banyak sorotan dari masyarakat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan.
“Setda Tulang Bawang Barat mengadakan tenaga kebersihan tahun anggaran 2026. Tetapi di dalam pengelolaan administrasi dan perealisasian anggarannya banyak menuai kecaman dari berbagai kontrol masyarakat,” kata Nando dengan suara lantang.
Nando kemudian secara tegas mendesak Kejati Lampung segera melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Setda Tubaba.
“Kepada bapak Kajati Lampung agar kiranya menurunkan tim untuk segera memeriksa seluruh jajaran Sekretariat Tulang Bawang Barat. Sekitar Rp500 juta uang negara digelontorkan untuk tenaga kebersihan, kami menemukan keculasan dan kecurangan dalam proses administrasi yang dilakukan melalui E-katalog,” tegasnya.
Di sela-sela aksi, Ketua Aliansi KERAMAT, Sudirman Dewa, mengatakan salah satu desakan mereka kepada Kejati Lampung adalah dugaan kejanggalan dalam belanja jasa tenaga kebersihan Sekretariat Daerah (Setda) Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, paket belanja tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh karena terdapat sejumlah dugaan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mulai dari indikasi konflik kepentingan, dugaan rangkap jabatan, hingga tata kelola pengadaan yang dinilai tidak transparan.
“Dugaan yang berkembang, mulai dari indikasi konflik kepentingan, dugaan rangkap jabatan, hingga pengelolaan pengadaan jasa kebersihan, harus dijelaskan secara terang kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi,” kata Sudirman.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran Aliansi KERAMAT, paket pengadaan jasa kebersihan Setda Tubaba Tahun Anggaran 2026 senilai Rp458.290.000 dilaksanakan melalui mekanisme e-Katalog versi 6 oleh PT Ilham Jaya Berkarya.
Selain adanya dugaan selisih antara nilai kontrak dengan harga pada etalase e-Katalog, Aliansi KERAMAT juga menyoroti dugaan bahwa direktur perusahaan penyedia merupakan komisioner aktif KPU Kabupaten Tulang Bawang. Karena itu, pihaknya meminta Kejati Lampung mengusut seluruh proses pengadaan tersebut secara menyeluruh.
Sudirman menegaskan Aliansi KERAMAT akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut hingga ada kepastian dari aparat penegak hukum.
“Harapan kami sederhana, Kejati Lampung melakukan pemeriksaan secara objektif sehingga semua dugaan yang berkembang bisa dijawab dengan fakta dan tidak lagi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” pungkas Sudirman. (*)
