Bandar Lampung – pro dan kontra
Aroma dugaan kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 mencuat. Sorotan mengarah pada CV Hanania Bersaudara, perusahaan yang tercatat bergerak di bidang jasa konstruksi, tetapi justru menjadi penyedia enam paket pengadaan dengan jenis pekerjaan yang sebagian besar berkaitan dengan makanan dan minuman.
Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Dispora Bandar Lampung mengalokasikan enam paket belanja dengan total pagu mencapai Rp289.143.500. Seluruh paket tersebut dalam data realisasi pengadaan pada sistem LKPP dipercayakan kepada hanya ke satu penyedia, yakni CV Hanania Bersaudara, dengan total nilai kontrak Rp218.191.463.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses penetapan penyedia, terutama menyangkut kesesuaian bidang usaha, kualifikasi, hingga kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak seluruhnya berkaitan dengan konstruksi.
Adapun enam paket yang dikuasai vendor yang notabene-nya perusahaan kontruksi tersebut, terdiri dari:
1. Belanja Makan Minum Rapat dengan Kode RUP 66321270 senilai Rp42.178.500,
2. Belanja Barang untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat dengan Kode RUP 67154209 sebesar Rp128.220.000.
3. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dengan Kode RUP 67147599 senilai Rp19.125.000.
4. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dengan Kode RUP 68889184 sebesar Rp31.870.000.
Selanjutnya, dua paket lainnya merupakan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dengan Kode RUP 67154222 senilai Rp47.750.000 serta Kode RUP 68496445 sebesar Rp20.000.000.
Artinya, dari keseluruhan paket tersebut, terdapat lima paket yang berkaitan dengan konsumsi atau pengadaan barang untuk masyarakat, sedangkan satu paket lainnya berkaitan dengan jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
Perusahaan Konstruksi Urusi Pengadaan Konsumsi
Persoalan semakin menarik ketika menelusuri rekam jejak dan profil CV Hanania Bersaudara lebih jauh. Perusahaan ini diketahui terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai badan usaha yang bergerak di sektor jasa konstruksi.
Sementara itu, paket yang dipercayakan kepada perusahaan tersebut mencakup penyediaan makanan dan minuman rapat, konsumsi aktivitas lapangan, hingga pengadaan barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Perbedaan karakteristik pekerjaan tersebut memunculkan pertanyaan, terutama mengenai kesesuaian klasifikasi bidang usaha dan kemampuan teknis perusahaan.
Apakah perusahaan tersebut memiliki pengalaman, sumber daya, jaringan pemasok, serta sarana pendukung untuk menjamin kualitas dan kelancaran distribusi konsumsi.
Aspek keamanan pangan juga tidak bisa diabaikan. Pengadaan makanan dan minuman membutuhkan jaminan mutu serta pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi sesuai jenis kegiatan dan produk yang disediakan.
Dokumen seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, maupun izin edar atau izin produksi pangan yang relevan perlu diperiksa untuk memastikan kepatuhan penyedia terhadap ketentuan yang berlaku.
Etalase Produk CV Hanania Bersaudara Didominasi Konstruksi
Anomali berikutnya terlihat dari penelusuran etalase produk CV Hanania Bersaudara dalam katalog elektronik.
Dari 275 produk yang ditampilkan, mayoritas diketahui didominasi produk dan jasa pekerjaan konstruksi, kemudian diikuti berbagai peralatan kantor.
Komposisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai rekam jejak dan portofolio perusahaan dalam menyediakan makanan dan minuman maupun barang yang diserahkan kepada masyarakat.
Padahal, etalase katalog menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan untuk melihat produk atau jasa yang ditawarkan penyedia. Meski demikian, keberadaan produk dalam katalog bukan satu-satunya ukuran kompetensi perusahaan karena kemampuan riil juga harus diperiksa melalui dokumen legalitas, pengalaman, dan kesiapan operasional.
Jika perusahaan tidak memiliki lini usaha maupun kemampuan pendukung yang relevan, bagaimana PPK menjamin penyedia tersebut mampu memenuhi kebutuhan pengadaan, terlebih tentang urusan dapur.
Pertanyaan ini menjadi penting mengingat satu perusahaan yang sama memperoleh enam paket dengan karakteristik pekerjaan berbeda dalam satu instansi.
Pagu Rp289 Juta, Kontrak Rp218 Juta
Pola pengadaan yang terkonsentrasi pada satu penyedia tersebut juga diikuti perbedaan cukup besar antara nilai pagu dan nilai kontrak pada sejumlah paket.
Berdasarkan data yang ditelusuri, total pagu enam paket mencapai Rp289.143.500, sedangkan nilai kontraknya tercatat Rp218.191.463. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp70.952.037 antara total pagu dan nilai kontrak.
Selisih paling besar terlihat pada paket Belanja Barang untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat. Dari pagu Rp128.220.000, nilai kontrak tercatat hanya Rp83.028.000 atau terdapat selisih Rp45.192.000, setara sekitar 35,25 persen.
Pola serupa terlihat pada paket Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dengan pagu Rp47.750.000. Nilai kontraknya hanya Rp23.536.695 sehingga terdapat selisih Rp24.213.305 atau sekitar 50,71 persen.
Cara pengadaan Dispora Bandar Lampung tersebut semakin janggal ketika informasi di SiRUP tampak masih tertutup.
Pada sejumlah paket tersebut, uraian dan spesifikasi pekerjaan yang ditampilkan dinilai masih sangat umum dan belum memberikan gambaran terperinci mengenai kebutuhan pengadaan.
Informasi mengenai spesifikasi produk atau jasa, rincian volume dan kuantitas setiap item, estimasi harga satuan, hingga proyeksi distribusi kepada penerima manfaat belum tergambar secara komprehensif dalam data yang ditelusuri.
Padahal, informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan salah satu instrumen penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
Rangkaian temuan tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan dalam proses pengadaan enam paket di lingkungan Dispora Bandar Lampung.
Mulai dari konsentrasi enam paket pada satu perusahaan, profil usaha yang didominasi konstruksi, etalase katalog yang tidak memperlihatkan dominasi produk konsumsi, hingga minimnya rincian informasi pengadaan.
Jika ditemukan bukti adanya kesepakatan untuk mengatur atau menghambat persaingan dalam pengadaan, persoalan tersebut dapat mengarah pada dugaan persekongkolan tender yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Karena itu, Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai aparat pengawasan internal pemerintah perlu melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, penetapan penyedia, hingga realisasi pekerjaan. Aparat penegak hukum juga dapat menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
Redaksi masih memerlukan penjelasan dari Kepala Dispora, PPK, maupun pejabat pengadaan terkait dasar penetapan CV Hanania Bersaudara sebagai penyedia enam paket tersebut, termasuk kesesuaian KBLI, pengalaman pekerjaan sejenis, dan kemampuan teknis perusahaan.
Klarifikasi juga diperlukan mengenai alasan enam paket dengan karakteristik pekerjaan berbeda terkonsentrasi pada satu penyedia serta pertanggungjawaban atas selisih pagu dan nilai kontrak. (Red)













