Kota Bandar Lampung

Langgar Regulasi: PPK Setda Bandar Lampung Loloskan Vendor Berlabel UMK Garap Proyek Umrah Rp35 Miliar?

226
×

Langgar Regulasi: PPK Setda Bandar Lampung Loloskan Vendor Berlabel UMK Garap Proyek Umrah Rp35 Miliar?

Sebarkan artikel ini

Bandar lampung – prodankontra

Aturan belanja pemerintah sebenarnya sudah sangat jelas, bahwa proyek bernilai di atas Rp15 miliar haram digarap oleh perusahaan berskala mikro atau kecil.

Batas itu dibuat agar proyek bernilai jumbo hanya dipegang oleh perusahaan menengah atau besar yang modalnya kuat dan mumpuni, sehingga tidak menimbul risiko atau macet di tengah jalan.

Namun, pagar hukum itu justru diduga diterobos dalam proyek perjalanan umrah di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandar Lampung.

Dalam rencana anggaran tahun 2026, proyek umrah berpagu Rp35 miliar ini sejak awal memang diperuntukkan bagi perusahaan skala menengah atau besar. Terpampang jelas di SiRUP, “Usaha Kecil : Tidak, Alasan Bukan UMKM: Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar”.

Anehnya, saat belanja dilakukan lewat toko daring resmi pemerintah (Katalog Elektronik), kontrak senilai Rp34,99 miliar tersebut justru dimenangkan oleh PT Kaisa Rossie. Masalahnya, di profil resmi sistem pengadaan atau toko elektronik penyedia, biro perjalanan asal Semarang ini justru berstatus UMKK (Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi).

Lalu, mengapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Setda Kota Bandar Lampung nekat meloloskan perusahaan berlabel “usaha kecil” menggarap proyek raksasa nyaris Rp35 miliar yang jika ditinjau dari sisi regulasi justru bertolak belakang?

Jika merujuk pada aturan main pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelolosan perusahaan berlabel usaha kecil pada proyek Rp35 miliar ini berbenturan langsung dengan tiga ketentuan hukum:

  1. Menabrak Batas Nilai Proyek (P
    erpres Nomor 12 Tahun 2021)

Dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang telah diperbarui dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025), pemerintah membagi jatah proyek berdasarkan nilainya.

Paket belanja sampai dengan Rp15 miliar wajib diberikan untuk usaha mikro dan kecil. Namun, paket di atas Rp15 miliar otomatis masuk wilayah perusahaan menengah atau besar (Non-UMK). Sedangkan, proyek umrah Bandar Lampung yang bernilai Rp35 miliar jelas berada jauh di atas batas maksimal yang diperuntukkan usaha kecil.

  1. Melanggar Kriteria Modal dan Omzet Usaha (PP Nomor 7 Tahun 2021)

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sebuah perusahaan masuk kategori usaha mikro atau kecil jika modal usahanya maksimal Rp5 miliar dan hasil penjualan (omzet) tahunannya maksimal Rp15 miliar.

Secara logika hukum dan bisnis, memaksakan perusahaan yang di atas kertas beromzet maksimal Rp15 miliar untuk menanggung beban pekerjaan Rp34,99 miliar jelas menyalahi ketentuan kapasitas usaha.

  1. Mengabaikan Kewajiban Verifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026)

Dalam aturan teknis belanja di toko daring pemerintah (Katalog Elektronik) yang diatur melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PPK dilarang asal klik beli.

Sebelum menyepakati transaksi bernilai ratusan juta hingga puluhan miliar, PPK wajib memeriksa kesesuaian dokumen kualifikasi penyedia dengan rencana anggaran yang sudah diumumkan. Meloloskan penyedia berlabel usaha kecil untuk paket yang direncanakan bagi perusahaan besar adalah bentuk cacat prosedur.

Pengakuan Pecah Paket Kesra Bandar Lampung Justru jadi Bumerang

Saat sejumlah kejanggalan pada proyek umrah ini disorot, pihak Bagian Kesra Setda Bandar Lampung sebelumnya sempat berdalih bahwa anggaran Rp35 miliar itu tidak dibelanjakan dalam satu kali transaksi. Mereka mengaku memecahnya menjadi dua kontrak sebesar Rp21,90 Miliar dan Rp13,08 Miliar.

Alih-alih meredam masalah, pengakuan ini justru membongkar pelanggaran baru:

Pertama, Pasal 20 ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 secara tegas melarang pemecahan paket pengadaan untuk menghindari ketentuan kualifikasi atau lelang.

Kedua, seandainya pemecahan itu dimaksudkan agar nilainya turun masuk ke batas maksimal usaha kecil (Rp15 miliar), upaya itu gagal total pada kontrak pertama.
Angka Rp21,90 miliar tetap berada jauh di atas batas Rp15 miliar. Artinya, baik dihitung utuh maupun dipecah, kontrak pertama tersebut tetap menabrak Pasal 65 Perpres Pengadaan. Perusahaan berlabel usaha kecil tetap tidak punya hak hukum untuk mengambilnya sendirian.

PPK atau Sistem yang meloloskan?

Banyak pihak kerap berlindung di balik alasan “sistem yang meloloskan”. Padahal, dalam belanja di toko daring pemerintah, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan manusia, yakni PPK.

Berbeda dengan lelang terbuka yang punya panitia khusus untuk menggugurkan peserta yang salah kamar, belanja di katalog daring memberi kewenangan langsung kepada PPK untuk memilih dan mengklik perusahaan pemenang.

Ketika rencana anggaran jelas-jelas mensyaratkan perusahaan besar, namun PPK tetap memproses transaksi Rp21,90 miliar dan Rp13,08 miliar kepada perusahaan yang di layarnya tertulis “usaha kecil”, sulit menyebut hal ini sebagai ketidaksengajaan. Ada kewajiban pemeriksaan yang sengaja diabaikan.

PT Kaisa Rossie Bukan Pemain Baru

Kejanggalan makin terasa ketika melihat rekam jejak PT Kaisa Rossie. Di dunia bisnis travel umrah, perusahaan yang berdiri sejak 2003 ini bukan pemain kemarin sore. Mereka punya izin resmi umrah dan haji khusus, serta pernah ikut lelang umrah Pemkot Bandar Lampung pada 2023 dengan penawaran Rp21,76 miliar.

Namun, di catatan resmi pengadaan pemerintah hingga akhir 2026, identitas hukumnya tetap terpasang sebagai usaha kecil. Dalam hukum belanja negara, yang diakui adalah data resmi yang tercatat di sistem saat kontrak diteken, bukan klaim kebesaran perusahaan di luar sistem.

Bertahannya status usaha kecil ini memunculkan tanda tanya besar, apakah perusahaan lalai memperbarui data izin usahanya, atau status ini sengaja dibiarkan karena memberi keuntungan ganda?

Dengan label usaha kecil, perusahaan tetap leluasa menyapu proyek-proyek kecil di bawah Rp15 miliar seperti tujuh paket belanja di Bagian Kesra sebelumnya sekaligus tetap bisa memborong proyek Rp35 miliar karena pemeriksaan PPK yang longgar.

Risiko Ditanggung Jamaah dan Uang Daerah

Meloloskan perusahaan yang tidak sesuai kelasnya bukan sekadar urusan salah administrasi biasa. Batas Rp15 miliar dalam undang-undang dan peraturan presiden adalah sabuk pengaman uang negara.

Jika sabuk pengaman itu dilepas begitu saja lewat pemecahan kontrak dan kelonggaran pemeriksaan, maka risiko gagal layanan sepenuhnya ditanggung oleh ribuan jamaah dan keuangan daerah Kota Bandar Lampung.

Example 300250
error: Content is protected !!