Kota Bandar Lampung

Cueki Kejanggalan Proyek Umrah dan Hibah Mobil Mewah, Inspektorat Bandar Lampung Disindir Aktivis

153
×

Cueki Kejanggalan Proyek Umrah dan Hibah Mobil Mewah, Inspektorat Bandar Lampung Disindir Aktivis

Sebarkan artikel ini

Bandar Lampung – prodankontra

Sikap Inspektorat Kota Bandar Lampung yang belum memberikan penjelasan terkait sejumlah isu miring di lingkungan pemerintah kota mendapat sorotan aktivis sosial, Gunawan Pharikesit.

Ia menilai, Inspektorat seharusnya tidak tinggal diam ketika muncul dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pengadaan program umrah gratis senilai puluhan miliar rupiah dan hibah mobil mewah.

Menurut Gunawan, Inspektorat memiliki peran penting sebagai pengawas internal pemerintah yang bertugas memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Inspektorat adalah unsur penting sebagai pengawas internal yang membantu kepala daerah di setiap ada persoalan. Tujuannya untuk membina dan mengawasi langkah pemerintah agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar pria yang juga berprofesi advokat tersebut, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, Inspektorat tidak seharusnya hanya menunggu persoalan berkembang menjadi polemik publik. Sebaliknya, lembaga tersebut perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan dan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

“Jadi, Inspektorat tidak boleh diam saja. Harusnya dipanggil pihak terkait dan hasil pemanggilan itu dipublikasikan,” katanya.

Gunawan juga mengingatkan bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab mengawal program pemerintah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pengawasan tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pelaksanaan kegiatan dan potensi risiko dalam pengelolaan program.

Menurutnya, apabila ditemukan celah atau indikasi persoalan, Inspektorat harus segera melakukan pemeriksaan dan memberikan peringatan kepada pimpinan instansi terkait.

Hasil pengawasan itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan tindakan.

“Kalau ada permasalahan kepala instansinya, diberi peringatan. Kalau sudah kesekian kalinya sampai ke pemecatan, itu karena dia (Inspektorat) bertugas membuat laporan hasil pengawasan (LHP) kepada pimpinan. Pimpinan akan bertindak nanti,” jelasnya.

Gunawan bahkan menyindir perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

“Kalau emang enggak ada dugaan kongkalikong ya,” ucapnya dengan nada bercanda.

Di sisi lain, ia berharap sejumlah dugaan persoalan dalam program Pemkot Bandar Lampung turut menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Khusus program umrah gratis, Gunawan melihat adanya pola persoalan yang berulang dalam pelaksanaannya. Ia menyebut, persoalan terkait program tersebut sebelumnya juga pernah menjadi catatan BPK pada tahun lalu.

Karena itu, ia meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan setelah persoalan mencuat, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan sejak awal.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, maupun Inspektur Kota Bandar Lampung, Robi Suliska Sobri, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi wartawan terkait sejumlah persoalan tersebut. (Red)

Example 300250
error: Content is protected !!