JAKARTA – pro dan kontra
Dugaan skandal pemalsuan dokumen identitas pribadi yang menyeret E.A., mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, kembali menjadi sorotan. Konsorsium Penyambung Aspirasi Rakyat atau Korporasi Rakyat memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada 11 September.
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan persoalan perubahan identitas pribadi yang diduga berkaitan dengan proses pengangkatan E.A. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2008.
Tidak hanya mendesak pengusutan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, Korporasi Rakyat juga meminta KPK menelaah kemungkinan adanya konsekuensi terhadap keuangan negara apabila ditemukan penggunaan dokumen tidak sah dalam proses pengangkatan hingga pembayaran gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian.
Kepastian aksi tersebut disampaikan A. Zahriansyah setelah organisasi melakukan konsolidasi dan rapat internal di Markas Nasional Korporasi Rakyat.
Zahriansyah menegaskan, persoalan yang telah menjadi perhatian publik sejak 2025 tersebut tidak boleh terus menggantung tanpa kejelasan penanganan dan kepastian hukum.
“Ini bukan persoalan administrasi biasa. Kami mempertanyakan dugaan perbedaan identitas yang disebut-sebut berkaitan dengan proses pengangkatan seorang aparatur negara. Jika memang terdapat dokumen yang tidak benar, harus diusut siapa yang membuat, menggunakan, dan bertanggung jawab atas dokumen tersebut,” tegas Zahriansyah.
Dugaan Perbedaan Tahun Kelahiran Jadi Pangkal Persoalan
Berdasarkan informasi dan pemberitaan yang beredar pada Mei hingga Juni 2025, persoalan ini bermula dari dugaan ketidaksesuaian data identitas pribadi E.A. yang mencakup akta kelahiran, ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan adanya perbedaan tahun kelahiran, yakni 25 April 1970 dan 25 April 1973.
Perbedaan tersebut menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan persyaratan batas usia dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2008 di Kabupaten Way Kanan.
Persoalan ini sebelumnya juga telah dilaporkan oleh LSM TRINUSA ke Polda Lampung pada 2 Juni 2025.
Namun, Korporasi Rakyat menilai perkembangan penanganan perkara tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih serius agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut aparat penegak hukum.
Zahriansyah mempertanyakan sejauh mana proses penyelidikan maupun penyidikan telah berjalan serta apakah seluruh dokumen yang dipersoalkan sudah diperiksa secara menyeluruh.
“Sudah cukup lama persoalan ini menjadi perhatian publik. Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan penanganannya. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara yang menyangkut pejabat atau mantan pejabat sulit mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
Mabes Polri Diminta Evaluasi Penanganan Perkara di Lampung
Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Mabes Polri, Korporasi Rakyat akan mendesak pimpinan Polri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut di wilayah Lampung.
Mereka meminta aparat memeriksa seluruh dokumen pembanding, menelusuri riwayat perubahan identitas, mengklarifikasi instansi penerbit dokumen, serta memeriksa proses administrasi penerimaan CPNS tahun 2008.
Selain itu, penyidik juga diminta mengklarifikasi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan, perubahan, penggunaan, dan verifikasi dokumen tersebut.
“Kami akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri agar ada perhatian dan pengawasan terhadap penanganannya di daerah. Periksa seluruh dokumen, telusuri proses administrasinya, dan ungkap fakta berdasarkan alat bukti. Jangan ada pembiaran jika memang ditemukan unsur tindak pidana,” tegas Zahriansyah.
Menurutnya, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi maupun perlakuan istimewa.
KPK Diminta Telusuri Potensi Kerugian Keuangan Negara
Tidak berhenti di Mabes Polri, Korporasi Rakyat juga akan menyampaikan tuntutan kepada KPK agar menelaah kemungkinan adanya persoalan keuangan negara dalam perkara tersebut.
Fokus yang diminta untuk ditelusuri meliputi proses pengangkatan sebagai PNS, pembayaran gaji, tunjangan, hak kepegawaian, hingga penghasilan yang diterima selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Zahriansyah menegaskan, apabila nantinya terbukti terdapat penggunaan dokumen tidak sah yang menjadi dasar memperoleh status kepegawaian dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Kami ingin KPK melihat persoalan ini dari sisi keuangan negara. Jika benar ada manipulasi dokumen yang menjadi dasar memperoleh status kepegawaian dan kemudian menimbulkan keuntungan finansial dari uang negara secara melawan hukum, maka seluruh konsekuensi hukumnya harus diperiksa,” katanya.
Ia menambahkan, penghitungan kerugian negara tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata, melainkan harus melalui pemeriksaan dokumen keuangan, dasar pembayaran, dan kewenangan instansi terkait.
Korporasi Rakyat: Hukum Jangan Tumpul ke Pejabat
Zahriansyah memastikan konsolidasi organisasi telah dilakukan dan sikap Korporasi Rakyat secara nasional telah ditetapkan.
Menurutnya, aksi di KPK dan Mabes Polri bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus meminta perkembangan penanganan perkara hingga diperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta aparat membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Jika tidak terbukti, sampaikan secara terbuka. Namun, jika ditemukan pelanggaran hukum, jangan ada yang dilindungi hanya karena pernah menduduki jabatan strategis,” tegasnya.
Zahriansyah juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum harus dijaga melalui proses yang terbuka dan tidak diskriminatif.
“Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan penegakan hukum di Lampung? Persoalan ini harus mendapat kepastian. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan,” pungkasnya.
Korporasi Rakyat menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan hasil pemeriksaan, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
(Rilis Korporasi Rakyat)
