Bandar Lampung — Pro dan Kontra
LSM Penjara Provinsi Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung pada pekan depan. Aksi tersebut menyoroti pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung kerja senilai sekitar Rp930,7 juta, sekaligus mempertanyakan proses tender proyek.
Ketua LSM Penjara Provinsi Lampung, Mahmudin, mengatakan pihaknya meminta Disdikbud membuka informasi terkait tahapan tender, evaluasi penawaran, hingga penetapan penyedia pekerjaan.
“Pekan depan kami siapkan aksi. Kami ingin mempertanyakan proses tender dan pelaksanaan proyek di lapangan. Kalau semuanya sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan secara terbuka,” ujar Mahmudin, Kamis (27/8/2026).
Selain proses pengadaan, pihaknya juga menyoroti pekerjaan parkiran motor dan rumah penjaga kantor yang dinilai perlu dijelaskan dasar perencanaannya karena kegiatan tersebut menggunakan nomenklatur rehabilitasi.
“Kami tidak ingin menuduh. Kami hanya meminta transparansi dan memastikan pekerjaan sesuai dokumen perencanaan, kontrak, volume, spesifikasi, serta metode konstruksi,” tegasnya.
Mahmudin juga meminta pihak teknis menjelaskan sejumlah pekerjaan konstruksi yang menjadi perhatian warga, termasuk metode pemasangan struktur yang diduga merupakan pondasi.
“Kami minta semua diperiksa berdasarkan data dan dokumen, bukan berdasarkan asumsi,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disdikbud Kota Bandar Lampung belum memberikan tanggapan. (*)
