Tubaba

LSM JERAT: Ketidakadilan Kebijakan Berpotensi Memicu Perlawanan Masyarakat

10
×

LSM JERAT: Ketidakadilan Kebijakan Berpotensi Memicu Perlawanan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Tulang Bawang Barat – pro dan kontra

Pendiri JERAT, Sandi Chandra Pratama, S.Psi, menilai bahwa perlawanan masyarakat terhadap pemerintah umumnya muncul ketika saluran penyampaian aspirasi tidak lagi berjalan efektif dan kebijakan publik dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memicu keresahan sosial, menurunkan kepercayaan publik, hingga mendorong munculnya berbagai bentuk penyampaian aspirasi.

Menurut Sandi, berbagai kebijakan yang dianggap membebani rakyat, seperti pajak yang dinilai memberatkan masyarakat kecil maupun dugaan perampasan tanah untuk kepentingan proyek strategis atau kepentingan pihak tertentu, berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat apabila tidak disertai transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap hak warga.

“Ketika masyarakat merasa hak-haknya diabaikan, respons yang muncul dapat berupa kritik, aksi protes, petisi, hingga boikot sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Sandi dalam pernyataannya, Minggu (26/7/2026).

Ia menambahkan bahwa demonstrasi, penyampaian pendapat melalui media massa, maupun media sosial merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Sandi menilai bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum serta penyalahgunaan kewenangan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah.

Menurutnya, apabila ketidakadilan struktural dan dominasi kepentingan politik terus terjadi tanpa penyelesaian yang adil, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, meningkatkan resistensi masyarakat, hingga memengaruhi stabilitas sosial dan politik.

Melalui pernyataan ini, JERAT mendorong pemerintah untuk memperkuat dialog dengan masyarakat serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara diharapkan dapat terus terjaga. (JERAT/Tim)

Example 300250
error: Content is protected !!