JAKARTA – pro dan kontra
Korporasi Rakyat mendesak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk mengambil alih penanganan sekaligus membuka kembali penyelidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana.
Desakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya kejelasan perkembangan penanganan perkara yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik. Kasus yang telah dilaporkan ke Polda Lampung sejak Juni 2025 itu dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian proses hukumnya.
Koordinator Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, menegaskan bahwa langkah mendorong penanganan perkara ke tingkat Mabes Polri merupakan bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan.
Menurut Zahriansyah, dugaan perubahan tahun kelahiran dalam dokumen kependudukan yang berkaitan dengan persyaratan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2008 merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan manipulasi dokumen untuk kepentingan pribadi tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan publik atau memiliki pengaruh tertentu,” tegas Zahriansyah, Kamis (12/11/2026), di Jakarta.
Ia juga meminta Mabes Polri memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut, termasuk mengevaluasi proses penanganan perkara di tingkat daerah apabila ditemukan indikasi lambannya penyelidikan atau tidak adanya kejelasan tindak lanjut.
Sebagaimana diketahui, dugaan manipulasi data identitas yang dikaitkan dengan Eka Afriana sebelumnya telah dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Lampung pada 2 Juni 2025.
Namun, hingga November 2026, Korporasi Rakyat menilai belum terdapat kejelasan yang memadai mengenai perkembangan maupun status hukum penanganan laporan tersebut. Kondisi ini mendorong pihaknya untuk membawa aspirasi dan tuntutan tersebut ke tingkat nasional.
Melalui pengawalan langsung ke Mabes Polri, Korporasi Rakyat berharap institusi kepolisian di tingkat pusat dapat melakukan evaluasi, memastikan transparansi penanganan perkara, serta mengambil langkah sesuai kewenangan apabila ditemukan alasan hukum untuk mengambil alih penyelidikan.
Zahriansyah menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi siapa pun, melainkan mendorong agar dugaan yang telah dilaporkan tersebut diuji melalui proses hukum yang profesional dan terbuka.
“Kami ingin ada kepastian hukum. Jika memang terdapat unsur pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, hal itu juga harus disampaikan secara transparan kepada publik. Jangan sampai ketidakjelasan penanganan perkara justru menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” pungkasnya.
Korporasi Rakyat berharap Mabes Polri dapat merespons aspirasi tersebut secara serius demi menjamin tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
