JAKARTA — pro dan kontra
Dugaan pencemaran lingkungan laut dan pesisir di Provinsi Lampung akibat limbah minyak menyerupai aspal kembali menuai protes. Massa yang tergabung dalam Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (Formmasi) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rabu (11/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Pertamina bertanggung jawab atas dugaan pencemaran laut yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun akibat kebocoran pipa minyak bawah laut. Mereka juga meminta KLH mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut.
Sekretaris Jenderal Formmasi, David, mengungkapkan bahwa gumpalan limbah berwarna gelap dengan tekstur menyerupai aspal dan oli diduga telah mencemari perairan hingga kawasan pesisir Lampung. Wilayah Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, disebut menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak paling parah.
“Setidaknya sejak tahun 2020, limbah mirip aspal tersebut terus keluar dan mencemari laut kami. Bahkan bukan hanya laut, ekosistem mangrove juga ikut rusak akibat pencemaran ini,” ujar David dalam orasinya di depan kantor PHE OSES.
Pipa Minyak Berusia Puluhan Tahun Disorot
Formmasi menilai dugaan pencemaran tersebut tidak cukup ditangani melalui kegiatan pembersihan limbah semata. Mereka mendesak PHE OSES melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pipa minyak bawah laut yang diduga menjadi sumber kebocoran.
Menurut David, salah satu persoalan mendasar yang perlu ditelusuri adalah kondisi jaringan pipa bawah laut yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Pipa tersebut diperkirakan telah berusia antara 40 hingga 60 tahun dan diduga mengalami penurunan kualitas material akibat korosi setelah terpapar air laut dalam jangka panjang.
Kondisi itu, menurut Formmasi, berpotensi meningkatkan risiko kebocoran berulang apabila tidak diikuti pemeriksaan teknis, perawatan, serta peremajaan infrastruktur secara menyeluruh.
Mahasiswa juga mengkritik pola penanganan yang dinilai masih berorientasi pada pembersihan limbah setelah pencemaran terjadi. Mereka menyayangkan keterlibatan nelayan lokal dalam proses pembersihan limbah di tengah laut, sementara penyebab utama kebocoran dinilai belum dituntaskan.
“Persoalan ini tidak boleh terus diselesaikan dengan membersihkan limbah yang muncul ke permukaan. Pertamina harus menyelesaikan sumber masalahnya. Jangan sampai masyarakat dan nelayan terus menanggung dampak dari pencemaran yang berulang,” tegas David.
Atas kondisi tersebut, Formmasi menuntut PHE OSES bertanggung jawab melakukan penanganan menyeluruh, termasuk menghentikan sumber pencemaran, memulihkan ekosistem laut dan pesisir, serta menjamin keselamatan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat terdampak.
Desak KLH Tempuh Jalur Pidana dan Perdata
Setelah berunjuk rasa selama kurang lebih satu jam di kantor PHE OSES, massa Formmasi melanjutkan aksi ke Gedung Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Di hadapan kementerian yang membidangi perlindungan lingkungan tersebut, mahasiswa mendesak Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) KLH segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas atas dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah perairan Lampung.
Mereka meminta pemerintah tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif, tetapi juga mempertimbangkan penegakan hukum pidana lingkungan serta gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan ekosistem.
Ketua Formmasi, Sah, menegaskan bahwa dugaan pencemaran akibat kebocoran pipa bawah laut PHE OSES merupakan persoalan serius karena disebut terjadi berulang kali dan berdampak terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir.
“Pencemaran ini sudah terjadi berulang kali dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup serta mata pencaharian masyarakat. Kondisi ini telah memenuhi unsur untuk diajukan gugatan perdata ganti rugi dan pemulihan ekosistem, serta penegakan hukum pidana lingkungan tanpa perlu memperdebatkan ada atau tidaknya niat jahat (mens rea),” tegas Sah.
Menurutnya, penanganan persoalan pencemaran lingkungan harus berorientasi pada pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Ia meminta KLH tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian penegakan hukum.
Sah juga memastikan aksi demonstrasi tersebut bukan merupakan gerakan terakhir. Formmasi berencana kembali menggelar aksi pada pekan berikutnya dan secara berkelanjutan hingga tuntutan mereka mendapatkan respons konkret dari pihak terkait.
“Kami akan kembali turun ke jalan pekan depan dan pekan-pekan selanjutnya sampai ada kepastian penanganan substantif,” pungkasnya.
Formmasi berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengusut sumber pencemaran, mengevaluasi kondisi infrastruktur pipa minyak bawah laut, serta memastikan pemulihan lingkungan laut dan pesisir Lampung dilakukan secara menyeluruh.
Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata tentang limbah minyak yang mencemari perairan, melainkan juga menyangkut keberlangsungan ekosistem laut, keselamatan masyarakat pesisir, dan masa depan mata pencaharian nelayan.
