Lamsel

Pemkab Lampung Selatan Perketat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Anak Krakatau

206
×

Pemkab Lampung Selatan Perketat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Anak Krakatau

Sebarkan artikel ini

KALIANDA – pro dan kontra

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang belakangan mengalami peningkatan.

Langkah antisipasi dilakukan lintas sektor untuk meminimalkan potensi dampak terhadap masyarakat, khususnya warga pesisir dan nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan Selat Sunda.

Bupati Lampung Selatan memimpin rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada Sabtu malam (5/9/2026). Rapat tersebut diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam merespons setiap perkembangan aktivitas vulkanik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, dampak yang perlu diantisipasi saat ini terutama berupa abu vulkanik.

“Potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” kata Hendry, Minggu (6/9/2026).

Sebagai langkah pengamanan, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau hingga situasi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

Pemantauan juga dilakukan terhadap sektor transportasi laut. Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP memonitor kondisi di sekitar jalur penyeberangan, termasuk Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti, guna memastikan aktivitas pelayaran tetap memperhatikan aspek keselamatan.

Di tingkat kecamatan, pemerintah setempat diminta aktif turun ke lapangan untuk memberikan informasi dan membantu masyarakat apabila terjadi hujan abu. Warga juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi tersebut terjadi.

Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan untuk mendistribusikan masker dan menyiapkan pos kesehatan apabila diperlukan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada nelayan. Pemerintah mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di laut agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer dan selalu mengikuti arahan petugas.

Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi berlangsung lebih lama. Kebijakan pembelajaran daring maupun peliburan sekolah akan menyesuaikan kondisi lapangan dan rekomendasi instansi berwenang.

Dinas Ketahanan Pangan juga diminta menyiapkan cadangan pangan sebagai langkah antisipasi jika aktivitas erupsi berdampak terhadap kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat dalam waktu yang lebih panjang.

Hendry mengatakan seluruh perangkat daerah telah diminta menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing dan memastikan koordinasi berjalan cepat.

“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya status penanganan bencana, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penanganan tersebut, BPBD Lampung Selatan menjadi perangkat daerah koordinator. Masyarakat yang membutuhkan informasi atau bantuan dapat menghubungi Call Center BPBD di nomor 0823-5892-4600.

Tim penanganan bencana melakukan pemantauan dan pelaporan kondisi secara berkala setiap tiga jam. Informasi perkembangan juga disampaikan secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk mencegah beredarnya informasi yang tidak terverifikasi, Pemkab Lampung Selatan menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pusat publikasi resmi terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan langkah penanganannya.

“Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya,” kata Hendry.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun terus meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta mengikuti arahan petugas serta memantau informasi resmi dari pemerintah dan instansi berwenang terkait perkembangan Gunung Anak Krakatau. (*)

Example 300250
error: Content is protected !!