Tulang Bawang Barat – pro dan kontra
Ketua Komisi I DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba), Yantoni, mengingatkan pemerintah kabupaten agar berhati-hati dalam menjalankan upaya fasilitasi penyelesaian konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Huma Indah Mekar (HIM).
Ia menegaskan, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah pemerintah daerah. Karena itu, setiap upaya penyelesaian persoalan seharusnya melibatkan seluruh unsur terkait agar tujuan dan mekanisme yang ditempuh jelas.
Menurut Yantoni, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah fasilitasi tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat atau membahas persoalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
“Kita tetap pantau dan mengawasi sesuai tugas dan fungsi DPRD. Kami berharap setiap kerja itu melibatkan segala pihak dulu kalau kita nantinya ingin mediasi, agar tahu mediasi tujuannya. Mediasi berbetuk musyawarah, mufakat, atau memang di dalam palembahsan itu bicara perundang-undangan,” ujarnya Yantoni, Kamis (5/11/2026).
Ia juga berharap tim yang dibentuk Pemkab Tubaba tidak hanya melibatkan unsur tertentu, tetapi turut mengikutsertakan seluruh pihak terkait, termasuk DPRD.
“Kami berharap seharusnya ketika ada informasi begitu, supaya kinerja tim itu betul-betul melibatkan semua unsur termasuk DPRD,” katanya.
Saat ditanya apakah DPRD telah dilibatkan dalam koordinasi terkait upaya fasilitasi tersebut, Yantoni mengaku belum menerima undangan resmi.
“Kalau kita belum (diinformasikan). Kalau saya katakan iya, berarti secara legal kita diundang. Memang kami sempat diberi tahu namun secara lisan. Artinya kita bisa mendorong sebatas lisan juga. Kalau kita menunggu dilibatkan, kita juga gak mau memaksa untuk dilibatkan, karena bukan ranah kita. Tetapi mereka (eksekutif) harusnya mengerti ketika penyelesaian itu harus melibatkan DPRD dong,” ungkapnya.
Yantoni menilai, persoalan konflik lahan tersebut kini telah menjadi perhatian publik. Karena itu, ia berharap seluruh persoalan di Tubaba dapat diselesaikan secara bersama-sama agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Ini contohnya, sudah konsumsi publik dan Pemkab sudah menjadi perhatian. Kita berharap semua permasalahan di Tulang Bawang Barat harus diselesaikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah sehingga semestinya dilibatkan dalam proses penyelesaian persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Artinya DPRD itu bagian dari penyelenggara pemerintah, ya dilibatkan. Kalau kami mengemis untuk diundang ya kami gak mau, kita dalam melaksanakan tugas ada harga diri,” tegasnya.
Menurut Yantoni, menyelesaikan suatu persoalan mungkin dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun, yang lebih penting adalah memastikan penyelesaian tersebut benar dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kalau bicara penyelesaian, mungkin besok juga selesai. Tetapi penyelesaiannya benar atau tidak. Menyelesaikan masalah gampang, tetapi menyelesaikan masalah dengan benar butuh kehati-hatian dan melibatkan semua unsur,” pungkasnya. (*)
