BANDAR LAMPUNG — Pro dan kontra
Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai I, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.
“Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita,” ujar Jihan.
Menurutnya, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Hal tersebut sejalan dengan target nasional dalam RPJMN, yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target melalui RPJMD, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 10,83 persen pada 2029.
Wagub optimis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target itu, Lampung perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan.
Ia juga menegaskan bahwa target tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Secara nasional, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, turun dibandingkan 24,4 persen pada 2021. Sementara itu, prevalensi stunting di Lampung menunjukkan tren penurunan dari 18,5 persen pada 2021 menjadi 15,2 persen pada 2022 dan 14,9 persen pada 2023, sebelum tercatat sebesar 15,9 persen pada 2024.NDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai I, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.
“Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita,” ujar Jihan.
Menurutnya, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Hal tersebut sejalan dengan target nasional dalam RPJMN, yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target melalui RPJMD, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 10,83 persen pada 2029.
Wagub optimis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target itu, Lampung perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan.
Ia juga menegaskan bahwa target tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Secara nasional, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, turun dibandingkan 24,4 persen pada 2021. Sementara itu, prevalensi stunting di Lampung menunjukkan tren penurunan dari 18,5 persen pada 2021 menjadi 15,2 persen pada 2022 dan 14,9 persen pada 2023, sebelum tercatat sebesar 15,9 persen pada 2024.













