BANDAR LAMPUNG —Pro dan kontra
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (16/11/2026).
Rakor tersebut membahas tiga agenda utama, yakni persiapan penetapan upah minimum tahun 2027, percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, serta evaluasi perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan iklim investasi.
Salah satu perhatian utama adalah proses penetapan upah minimum tahun 2027 yang diharapkan berlangsung kondusif melalui komunikasi dan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Mendagri meminta pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk mengedepankan pendekatan dialog sosial dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha sehingga menghasilkan keputusan yang proporsional, menjaga kesejahteraan pekerja, serta tetap mendukung keberlangsungan industri dan investasi.
Ia juga meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri mengawal proses penetapan tersebut melalui koordinasi dan pemantauan bersama pemerintah daerah agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli dalam paparannya menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah ditandatangani Presiden pada 28 Oktober 2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.













