Nasional

Baleg DPR RI Perkuat Pengaturan Kuota dan Prioritas RUU, Evaluasi Usulan Komisi Dilakukan Setiap Tiga Bulan

217
×

Baleg DPR RI Perkuat Pengaturan Kuota dan Prioritas RUU, Evaluasi Usulan Komisi Dilakukan Setiap Tiga Bulan

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Pro dan kontra

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus memperkuat mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui pengaturan kuota dan skala prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan masing-masing komisi di lingkungan DPR RI.

Ketua Badan Legislasi DPR RI periode 2024–2029, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap komisi diberikan ruang untuk mengusulkan lebih dari satu RUU sesuai kebutuhan dan urgensi bidang tugas masing-masing. Namun, dalam mekanisme pencatatan dan penentuan prioritas, setiap komisi menetapkan satu RUU sebagai prioritas utama.

Sementara itu, usulan RUU kedua, ketiga, dan seterusnya akan dicatat melalui Baleg untuk selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Menurut Bob Hasan, mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya Baleg dalam menjaga keseimbangan dan efektivitas proses legislasi di DPR RI. Dengan demikian, seluruh usulan RUU dapat diselaraskan berdasarkan tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan pembahasannya.

“Kita ingin setiap komisi tetap memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai kebutuhan legislasi sesuai dengan bidang tugasnya. Namun, harus ada skala prioritas yang jelas. Satu RUU menjadi prioritas utama, sedangkan usulan lainnya tetap kita tampung melalui Badan Legislasi untuk dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan,” ujar Bob Hasan. Kamis (19/11/2026)

Ia menjelaskan, Baleg memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan berbagai usulan legislasi dari seluruh komisi agar tidak terjadi penumpukan RUU yang berpotensi menghambat efektivitas pembahasan.

“Fungsi Baleg bukan sekadar menghimpun daftar usulan RUU, tetapi juga memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang memiliki urgensi, relevansi, dan landasan kebutuhan yang kuat. Kita harus memastikan agenda legislasi berjalan terarah, terukur, dan tidak hanya berorientasi pada jumlah,” tegasnya.

Bob Hasan juga menekankan bahwa evaluasi tiga bulanan menjadi instrumen penting untuk melihat perkembangan dan dinamika kebutuhan legislasi. Melalui evaluasi tersebut, berbagai usulan dari anggota dewan dapat terus dipertimbangkan berdasarkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan nasional.

Menurutnya, capaian legislasi sepanjang tahun 2026 harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang, bukan semata-mata mengejar target kuantitas.

“Kita tentu mengapresiasi berbagai capaian legislasi yang telah dihasilkan. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap undang-undang benar-benar menjawab persoalan masyarakat, memiliki kualitas substansi yang baik, dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, seluruh masukan dan aspirasi anggota DPR RI tetap menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyusunan agenda legislasi ke depan.

“Prinsipnya, kita ingin membangun proses legislasi yang dinamis, terbuka, dan bertanggung jawab. Semua usulan tetap memiliki kesempatan untuk dievaluasi. Dengan pengaturan prioritas dan evaluasi berkala, kita berharap produk legislasi DPR RI semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Bob Hasan.

Melalui mekanisme tersebut, Baleg DPR RI diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas komisi, mengoptimalkan perencanaan legislasi, serta memastikan setiap RUU yang masuk dalam agenda pembahasan benar-benar memiliki urgensi dan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. (*)

Example 300250
error: Content is protected !!