BANDAR LAMPUNG – prodankontra
Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung guna membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Komisi I, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Lampung tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.Kom., M.M., dan dihadiri oleh anggota Komisi I serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Dua Raperda yang menjadi agenda pembahasan yakni Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan Raperda tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat bagi Perusahaan Perkebunan.
Pada agenda pertama, pembahasan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Pembahasan ini difokuskan pada penguatan tata kelola sumber daya air, mulai dari aspek pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, hingga pengawasan. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam menjaga ketersediaan air, mencegah kerusakan sumber daya air, serta memastikan pemanfaatannya berlangsung secara adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, agenda kedua membahas Raperda tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat bagi Perusahaan Perkebunan dengan melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Raperda ini diarahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor perkebunan, memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan manfaat investasi perkebunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menegaskan bahwa pembahasan kedua Raperda tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap rancangan regulasi harus disusun secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kepastian hukum, kewenangan pemerintah daerah, kesiapan implementasi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
“Regulasi yang kita susun tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif dan normatif, tetapi harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengelolaan sumber daya air harus menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya, sementara pembangunan kebun masyarakat harus benar-benar membuka ruang kemitraan yang adil dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan Raperda agar substansi aturan yang dihasilkan tidak tumpang tindih, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dapat dilaksanakan secara efektif.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Lampung berharap kedua Raperda inisiatif ini dapat menjadi instrumen kebijakan yang memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air dapat semakin terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan, sementara fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di Provinsi Lampung. (*)













