JAKARTA — pro dan kontra
Polemik keabsahan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan pernyataan antara Gibran dan pihak Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) terkait arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh.
Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pernyataan Gibran yang menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Syahganda, tidak masuk akal apabila Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menempuh jalur hukum tersebut. Ia menegaskan, pandangan hukum Presiden telah tercermin melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
“Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN. Artinya, itu yang sudah didiskusikan dengan Presiden dan menjadi concern Presiden. Pandangan hukum Bapak Presiden diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Syahganda menjelaskan, berdasarkan pandangan hukum yang disampaikan Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan yang dipermasalahkan telah memiliki kekuatan hukum final dan mengikat (final and binding).
Dengan demikian, menurut pandangan tersebut, tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan gugatan melalui PTUN. Sikap ini sekaligus menjadi dasar bagi Syahganda untuk membantah adanya arahan Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan Gibran.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik terkait riwayat pendidikan dan keabsahan ijazahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku mendapat sejumlah masukan dari Presiden, termasuk saran agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA,” klaim Gibran.
Perbedaan pernyataan antara Gibran dan Syahganda ini memunculkan tanda tanya mengenai substansi arahan Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Terlebih, keduanya menyampaikan gambaran yang berbeda mengenai sikap dan pandangan hukum Kepala Negara terhadap polemik ijazah Wakil Presiden.
Di satu sisi, Gibran menyebut Presiden mendorongnya untuk tetap menempuh langkah hukum. Di sisi lain, Syahganda justru menegaskan bahwa pandangan hukum Presiden, sebagaimana disampaikan melalui Yusril, menyatakan tidak adanya peluang untuk menempuh jalur PTUN.
Perbedaan narasi tersebut kini menjadi perhatian publik, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan sikap pemerintah dan kepastian jalur hukum yang masih dapat ditempuh dalam menyikapi polemik ijazah Gibran.
