JAKARTA — pro dan kontra
Bau busuk dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, kembali mengguncang ibu kota. Dengan membawa segepok dokumen bukti, massa yang tergabung dalam Lembaga Korporasi Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/11/2026).
Mengerahkan mobil komando dan membentangkan spanduk tuntutan, massa aksi mendesak lembaga antirasuah tersebut segera mengusut dugaan korupsi berjamaah pada proyek peningkatan ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, senilai Rp11,96 miliar.
Koordinator Nasional Lembaga Korporasi Rakyat, Azahriansyah, dalam orasinya yang bergelora menyebut proyek APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikerjakan oleh CV Aulia Pratama tersebut sebagai “proyek brutal” yang sarat penyimpangan. Proyek sepanjang 5.937 meter—yang terdiri dari perkerasan hotmix sepanjang 4.617 meter dan rigid beton sepanjang 1.320 meter—itu dilaporkan sudah hancur dan rusak parah meski usianya belum genap satu tahun.
“Hari ini kami datang bukan dengan tangan kosong, kami bawa bukti lengkap ke KPK! Ini proyek brutal. Uang rakyat Rp11,96 miliar dihamburkan, tetapi belum genap setahun jalan sudah hancur. Kami memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam proyek ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa ini melampaui Rp3 miliar,” teriak Azahriansyah dari atas mobil komando di depan Gedung KPK.
Dugaan penyimpangan proyek penghubung Desa Kubu Batu, Gunung Sari, hingga Kota Jawa tersebut juga diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Dalam laporan hasil pemeriksaannya atas proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesawaran tahun anggaran 2025, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada paket pekerjaan tersebut senilai lebih dari Rp162,5 juta, dari total temuan kelebihan pembayaran enam paket proyek jalan yang mencapai Rp1,07 miliar.
Menurut Azahriansyah, kerusakan parah pada proyek jalan tersebut bukan sekadar akibat pengerjaan kontraktor yang asal-asalan—mulai dari pemadatan, pengaspalan hotmix, hingga pengecoran berem beton—melainkan adanya persekongkolan terstruktur. Ia menuding konsultan pengawas, pengawas dinas, panitia penerima hasil pekerjaan, hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah memanipulasi data pendukung (backup data) laporan harian, mingguan, hingga progres akhir pekerjaan agar anggaran dapat dicairkan.
“Ketika proyek berjalan dan kualitasnya sudah terlihat buruk, salah satu anggota DPRD Pesawaran bahkan sempat meminta agar pekerjaan dibongkar ulang, namun diabaikan total oleh kontraktor. Anehnya, proyek amburadul ini tetap diloloskan dalam Provisional Hand Over (PHO), bahkan dana pemeliharaan atau Final Hand Over (FHO) ikut dicairkan tanpa melihat kondisi fisik jalan yang sudah hancur dan tanpa perbaikan,” tegas putra kelahiran Pesawaran tersebut.
Secara khusus, Korporasi Rakyat mendesak KPK segera memeriksa Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dapit (David Oktoriandi), yang dinilai harus bertanggung jawab penuh. Pasalnya, pada saat proses pencairan anggaran proyek—baik tahap PHO maupun FHO—yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran.
“Masyarakat Pesawaran sudah lebih dari 10 tahun disuguhi proyek ampas. Mulai dari bupati sebelumnya yang sudah dipenjara hingga pemerintahan Bupati Nanda Indira saat ini, praktik korupsi yang menggerogoti APBD Pesawaran harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan ada yang berlindung di balik dokumen administrasi,” seru Azahriansyah.
Di penghujung aksi, perwakilan massa Korporasi Rakyat secara resmi menyerahkan berkas laporan dan dokumen bukti yang memuat komposisi perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta panitia penerima proyek kepada bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK sebagai pintu masuk untuk membongkar seluruh proyek infrastruktur di Kabupaten Pesawaran.
