Bandar Lampung – pro dan kontra
Sederet kejanggalan dalam proyek pengadaan jasa di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 mulai terkuak. Satu perusahaan swasta, PT Citra Diakoni, ditemukan menyapu bersih lima paket belanja jasa sekaligus senilai total Rp410.904.000 melalui metode e-purchasing.
Berdasarkan penelusuran data realisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lima paket yang dikuasai vendor tunggal tersebut terbagi dalam dua jenis pekerjaan, 1 Paket Belanja Petugas Pelayanan Jasa Umum Kantor (Kode RUP 62375691) senilai Rp158.040.000, dan 4 Paket Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan di UPTD Laboratorium (Kode RUP 65899448) senilai Rp252.864.000.
Perusahaan yang beralamat di Jalan S.T. Badaruddin No. 50, Gedong Air, Bandar Lampung ini menjadi sorotan karena adanya ketidakcocokan serius antara dokumen perencanaan pengadaan dengan realisasi di lapangan.
“Ruang Gelap” Informasi dan Misteri Spesifikasi Null
Fakta pertama yang memicu pertanyaan adalah minimnya transparansi publik. Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), proyek Jasa Tenaga Teknis Laboratorium ini sebenarnya dialokasikan dengan pagu anggaran mencapai Rp459.896.400.
Namun, saat kolom perincian ditelusuri, bagian uraian pekerjaan tertulis sangat terbatas. Bahkan, kolom spesifikasi teknis hanya menampilkan keterangan “null” alias kosong.
Ketiadaan data ini membuat publik, maupun vendor pesaing, mustahil mengontrol jenis pekerjaan, kebutuhan tenaga, syarat kompetensi, hingga parameter kewajaran biaya. Padahal, LKPP mengamanatkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan secara transparan sebagai kewajiban mutlak sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Teka-Teki Pemecahan Paket
Kejanggalan kedua bergeser pada jumlah transaksi. Dokumen perencanaan resmi SiRUP milik Disnakkeswan Lampung mencatat bahwa pekerjaan laboratorium tersebut hanya terdiri dari tiga paket. Namun, saat dieksekusi di sistem realisasi LKPP, jumlahnya mendadak mekar menjadi empat paket belanja terpisah.
Perubahan ini memang belum bisa langsung disimpulkan sebagai pelanggaran hukum atau modus pemecahan paket sengaja (split ordering). Namun, perbedaan mencolok ini melahirkan tanda tanya besar: Bagaimana mekanisme perubahan jumlah paket tersebut dilakukan? Kapan waktu penetapannya, dan siapa pejabat yang paling bertanggung jawab di balik perubahan RUP tersebut
Kompetensi Lab Hewan Diserahkan ke Vendor Alih Daya Umum
Sorotan tajam juga mengarah pada kualifikasi PT Citra Diakoni. Perusahaan ini mengantongi kontrak untuk pelayanan administrasi kantor sekaligus tenaga teknis laboratorium. Padahal, dua bidang ini memiliki karakter dan spesifikasi yang bertolak belakang.
Pekerjaan di UPTD Laboratorium hewan merupakan fungsi vital yang membutuhkan akurasi tinggi, pemeliharaan sampel yang ketat, serta keahlian khusus personel sesuai standar pelayanan publik.
Penunjukan satu vendor alih daya umum untuk menangani tugas sensitif ini menuntut Disnakkeswan membuka dokumen persyaratan kualifikasi teknis demi memastikan kelayakan tenaga kerja yang dikirim.
Meski borong proyek oleh satu penyedia melalui e-purchasing ini tidak serta-merta membuktikan adanya persekongkolan, publik berhak mengetahui apakah ada vendor pembanding lain yang menawarkan layanan serupa dan apa dasar pertimbangan dinas hingga memprioritaskan PT Citra Diakoni.
Jejak Pengurus Partai Politik
Sengkarut pengadaan ini kian pelik setelah penelusuran mendalam menemukan bahwa Direktur Utama PT Citra Diakoni, Grace Purwo Nugroho, S.H., terindikasi menduduki posisi struktural di salah satu partai politik di Provinsi Lampung.
Keberadaan jabatan politik pada lingkaran pengurus vendor pemenang tender ini memicu spekulasi terkait potensi benturan kepentingan (conflict of interest). Guna memastikan integritas proyek ini, dokumen deklarasi independensi dari pejabat pengadaan, rantai komunikasi para pihak, hingga proses transaksi e-purchasing perlu diperiksa secara menyeluruh. Hal ini penting untuk membuktikan apakah kedudukan politik sang direktur memiliki pengaruh langsung terhadap mulusnya aliran anggaran ratusan juta dari Disnakkeswan Lampung ini atau tidak.
