Tulang Bawang Barat – pro dan kontra
Dugaan praktik monopoli dalam belanja sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun Anggaran 2025 memantik reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil.
Ketua LSM Kramat Lampung, Sudirman, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan pengondisian dalam proses pengadaan tersebut.
Menurut Sudirman, pola belanja yang memperlihatkan puluhan instansi pemerintah daerah menggunakan satu penyedia yang sama dinilai tidak lazim dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Kalau benar ada 37 instansi yang semuanya menggunakan penyedia yang sama dalam sewa kendaraan dinas, ini patut diduga ada pengondisian. Prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijaga,” tegas Sudirman, Sabtu (07/03/2026).
Ia menilai, penggunaan satu penyedia secara masif oleh banyak organisasi perangkat daerah (OPD) perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait mekanisme pemilihan penyedia dalam sistem pengadaan pemerintah.
Sudirman mengatakan laporan yang akan disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Lampung tidak hanya berisi dugaan praktik monopoli, tetapi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya potensi pemborosan anggaran daerah.
Menurutnya, dalam sistem Katalog Elektronik pemerintah, setiap OPD sebenarnya memiliki ruang untuk memilih penyedia lain yang menawarkan harga lebih kompetitif.
“Jika ada penyedia lain yang menawarkan harga lebih rendah tetapi tidak dipilih, tentu publik berhak mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut,” ujarnya.
Selain menempuh jalur hukum, Sudirman menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan moral agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
Aksi tersebut rencananya akan digelar di kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dalam waktu dekat.
“Kami akan turun ke jalan. Kami akan menggelar orasi di Pemkab Tubaba dan Kejati Lampung agar kasus ini diusut secara transparan. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga harus dipastikan tidak terjadi praktik monopoli ataupun pengondisian,” kata Sudirman.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat.
Sudirman juga mengingatkan bahwa jika dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan terbukti, maka aparat penegak hukum harus berani menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Jika memang ada pihak yang bermain dalam pengadaan ini, kami berharap aparat penegak hukum tidak ragu menindak tegas. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah,” pungkasnya. (Dirman)
