Bandar Lampung – pro dan kontra
Aliansi KERAMAT Lampung memastikan akan menggelar aksi demonstrasi dengan menurunkan sekitar 500 massa untuk menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengadaan sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).
Ketua Umum LSM KERAMAT, Sudirman dewa, mengatakan aksi tersebut dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama pada 13 Maret 2026 di halaman Kantor Bupati Tubaba, sedangkan tahap kedua pada 16 Maret 2026 di Bandar Lampung dengan mendatangi sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum.
Menurut Sudirman dewa, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam belanja sewa kendaraan dinas yang dilakukan oleh 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 9 kecamatan pada tahun anggaran 2025.
Dalam penelusuran di katalog pengadaan pemerintah, seluruh OPD dan kecamatan disebut melakukan pembelian sewa kendaraan dinas kepada satu penyedia, yakni PT Mitra Pinasthika Mustika Rent melalui metode e-purchasing.
“Repeat order kepada satu penyedia dapat menghambat persaingan usaha dan membuka peluang praktik monopoli,” ujar Sudirman dewa.
Selain dugaan monopoli, pihaknya juga menilai terdapat indikasi pengondisian dalam proses pengadaan karena pola yang sama terjadi di puluhan OPD dan kecamatan.
Situasi ini juga dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya mencatat persoalan pengelolaan aset kendaraan daerah, di antaranya aset kendaraan senilai Rp2,29 miliar yang dinyatakan hilang dan Rp145 juta yang tidak diketahui keberadaannya.
Tidak hanya menggelar aksi, Aliansi KERAMAT juga menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut ke BPK Perwakilan Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung.
“Ini adalah upaya moral untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya. (Tim)
