Tulang Bawang Barat – pro dan kontra
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan tanggapan atas sorotan publik terkait dugaan monopoli dalam belanja jasa sewa kendaraan dinas (randis) pada Tahun Anggaran 2025 yang disebut-sebut melibatkan puluhan instansi daerah dengan satu penyedia.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Pemkab Tubaba menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Ia membantah adanya praktik monopoli dalam pengadaan jasa sewa kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemilihan penyedia dilakukan berdasarkan kesesuaian spesifikasi kendaraan serta fasilitas yang dibutuhkan pemerintah daerah saat proses pengadaan berlangsung.
“Ya gak ada monopoli seperti itu dong, karena memang yang bisa mengakomodir sesuai kebutuhan dan fasilitas yang kita minta waktu itu kan memang hanya beberapa vendor. Dari segi jenis, tahun kendaraan, fasilitas dan lain-lain,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Sabtu (07/03/2026).
Ia juga menepis anggapan bahwa seluruh sewa kendaraan dinas Pemkab Tubaba hanya menggunakan satu perusahaan. Pada tahun 2025, kata dia, pemerintah daerah juga menyewa kendaraan dari penyedia lain.
“Untuk di 2025 selain MPM kita juga kan sewa kendaraan sebagian ke ASSA Rent, jadi gak benar itu kalau dimonopoli MPM,” jelasnya.
Menanggapi sorotan mengenai keterlibatan pelaku usaha kecil dalam pengadaan tersebut, pihaknya menyatakan bahwa pemerintah daerah telah membuka kesempatan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk ikut serta melalui sistem Katalog Elektronik pemerintah.
“Kita kan sudah kasih kesempatan juga buat UMKM. Kalau memang dengan kondisi sesuai yang kita inginkan silakan ajukan penawaran dan tawarkan produknya di e-katalog,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Tubaba melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
“BKAD urusan anggaran, bagian hukum, Sekda sebagai pengendali KDOS, OPD dan PBJ sebagai pelaksana transaksi e-katalog,” pungkasnya. (*)
