Bandarlampung — pro dan kontra
Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, di halaman Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (02/03/2026).
Peluncuran tersebut menjadi penanda satu tahun perjalanan kepemimpinan duet Mirza–Jihan dalam memimpin Provinsi Lampung. Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk tanggung jawab moral insan pers dalam merawat ingatan publik.
“Peluncuran koran dan buku ini merupakan inisiasi kawan-kawan anggota IJP. Saya hanya mengakomodasi gagasan tersebut. Kami berpikir masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang telah dikerjakan gubernur dan wakil gubernur selama satu tahun ini,” ujar Abung.
Ia menilai, tahun pertama kepemimpinan Mirza–Jihan merupakan tahap peletakan fondasi pembangunan. Meski masih dalam fase awal, arah pembangunan ke depan dinilai mulai terlihat.
Menurutnya, terdapat upaya pemerintah memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan, serta berinvestasi pada penguatan sumber daya manusia.
Abung menegaskan, penyusunan koran dan buku tersebut dilakukan dengan mengedepankan objektivitas jurnalistik. Ia memastikan sinergi antara IJP dan Pemerintah Provinsi Lampung tidak akan melemahkan daya kritis pers.
“Saya ingatkan kepada kawan-kawan IJP, silakan mengkritisi, tetapi jangan nyinyir. Pers tidak hanya bertugas menggambarkan realitas, tetapi juga merawat akal sehat publik,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik peluncuran tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus pengingat atas berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah.
“Benar kata Pak Abung, masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang sudah kami lakukan untuk Provinsi Lampung,” kata Mirza.
Ia mengakui, amanah sebagai gubernur bukanlah tugas ringan. Namun, ia dan wakil gubernur berkomitmen menata arah pembangunan secara bertahap, terutama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah.
Menurutnya, peningkatan kemantapan jalan provinsi menjadi salah satu prioritas utama. Mobilitas masyarakat yang lancar diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya punya visi, suatu saat masyarakat bangga dengan jalan-jalan yang ada di Lampung,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan jalan dengan konstruksi rigid beton yang dinilai lebih tahan lama dibanding aspal. Kebijakan tersebut juga menjadi dasar pengajuan pinjaman daerah untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
Mirza menargetkan, pada 2028 atau 2029 tingkat kemantapan jalan provinsi dapat mencapai 90 persen.
Peluncuran koran dan buku ini diharapkan menjadi dokumentasi awal perjalanan kepemimpinan Mirza–Jihan, sekaligus ruang evaluasi terbuka bagi publik dalam mengawal pembangunan Lampung ke depan. (*)
