Lampung – Pro dan kontra
Sejak dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, bergerak cepat menghadirkan perubahan yang nyata untuk pembangunan di Provinsi Lampung.
Dengan konsistensi dan keberpihakan kepada rakyat, Pemerintah Provinsi Lampung memantapkan arah pembangunan melalui tiga misi besar sebagai pondasi pembangunan Lampung lima tahun ke depan.
Mendorong Ekonomi yang inklusif, mandiri dan Inovatif
Melalui Program Desaku Maju, desa diposisikan menjadi motor utama pembangunan dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selanjutnya, hilirisasi pertanian diperkuat melalui pengembangan BUMDes, dukungan alat pengering hasil panen (bed dryer) bagi petani, serta kehadiran Koperasi Merah Putih di seluruh desa. Langkah-langkah ini merupakan upaya strategis dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Kemudian, pembangunan desa diarahkan pada penguatan kemandirian dan kapasitas inovasi. Melalui pelatihan vokasi berbasis design thinking, pemerintah mendorong lahirnya solusi pembangunan yang berawal dari potensi lokal.
Seiring dengan itu, pembangunan infrastruktur terus dipercepat.
Ruas jalan strategis diperbaiki, akses jalan desa diperluas, guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di tahun 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan sudah disiapkan untuk digarap serentak yang pekerjaannya dipercepat mulai Maret 2026.
Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat 1,9 persen, menjadikan Lampung sebagai Provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera dan termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.
Lampung juga meningkatkan konektivitas digital daerah melalui kerja sama satelit dengan perusahaan luar angkasa Tiongkok tanpa menggunakan APBD.
Untuk pertama kalinya, Pemerintah Provinsi Lampung hadir langsung dalam pelayanan penyeberangan Selat Sunda melalui Kapal Dalom 1, moda transportasi kebanggaan Lampung.
Memperkuat Sumber Daya Manusia unggul dan produktif.
Pembangunan manusia menjadi prioritas utama. Pendidikan vokasi diperluas di 93 SMA/SMK, sekolah unggulan dikembangkan, Sekolah Rakyat mulai dirintis, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan.
Transformasi layanan kesehatan terus dilakukan, upaya penurunan prevalensi stunting diperkuat.
Lampung juga mendukung percepatan Program Makan Bergizi Gratis, sebagai fondasi membangun generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Provinsi Lampung menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional. Dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Lampung tercatat masuk dalam empat besar provinsi dengan jumlah unit terbanyak di Indonesia, mempertegas posisi strategis daerah ini dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sesuai data yang dipaparkan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia menunjukkan bahwa Lampung memiliki sebanyak 2.375 unit SPPG aktif. Jumlah tersebut menempatkan Lampung di peringkat keempat secara nasional, di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sekaligus melampaui sejumlah provinsi besar lainnya.
Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas layanan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Keberadaan SPPG di berbagai wilayah Lampung tidak hanya memperkuat layanan sosial, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dengan menorehkan prestasi di tingkat nasional, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., meraih penghargaan Sekda Terbaik Kategori Vision dan berhasil menempati peringkat ke-4 nasional pada ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025, yang berlangsung di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (20/11/2025).
Meningkatkan kehidupan masyarakat Beradab, berkeadilan dan lingkungan berkelanjutan, serta tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas terus diperkuat. Pelayanan publik berbasis teknologi terus dikembangkan.
Hal tersebut telah dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB (Sangat Baik) tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Penghargaan ini menjadi capaian pertama bagi Provinsi Lampung yang berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi BB setelah sembilan tahun berturut-turut berada di predikat B sejak 2017 hingga 2025. Predikat BB menunjukkan bahwa kinerja instansi tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Pertama dalam sejarah, Pemprov Lampung meraih dua Penghargaan Nasional pada hari yang sama, yaitu Terbaik dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Kolaborasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
Penghargaan pertama diraih pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Lampung dinobatkan sebagai Provinsi dengan Penanggulangan Kemiskinan Terbaik untuk kategori fiskal tinggi, setelah mencatat penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,69 persen, jauh melampaui rata-rata nasional kelompok fiskal tinggi sebesar 0,41 persen.
Lampung juga sukses menurunkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,10 persen, atau lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional yang hanya 0,03 persen. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam acara penganugerahan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Penghargaan kedua, Pemprov Lampung meraih peringkat pertama Sutami Award 2025 untuk Kategori Kolaborasi dan Kemitraan Pemerintah Daerah dalam Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Penghargaan ini diserahkan di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, dan diterima oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
Selanjutnya Pemerintah Provinsi Lampung melalui aplikasi Lampung-in terus berupaya menghadirkan ruang komunikasi terbuka antara masyarakat dan pemerintah tanpa batas ruang dan waktu. Inovasi pelayanan publik pun terus dikembangkan.
Disisi pendapatan daerah, Layanan Drive Thru Pajak dilaksanakan guna
mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta Aplikasi Saibara sebagai tonggak digitalisasi retribusi yang akurat, transparan dan akuntabel.
Dari sisi sumber daya energi, Provinsi Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan Pilot Plant Green Hydrogen di PLTP Ulubelu yang menjadi bukti nyata kontribusi Lampung dalam transisi energi hijau berkelanjutan di tingkat nasional.
Disisi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Lampung menerima predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2026).
Lampung terus bergerak.
Lebih cepat. Lebih tangguh. Dan semakin berpihak kepada rakyat.
Inilah komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk Lampung Maju, menuju Indonesia Emas.(*).
