Bandar Lampung – pro dan kontra
Rencana penyesuaian wilayah dengan bergabungnya delapan desa dari Kabupaten Lampung Selatan ke Kota Bandar Lampung mendapat respons dari DPRD Provinsi Lampung. Langkah ini dinilai sebagai bagian strategis dalam mempercepat pengembangan kawasan Kota Baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.
Delapan desa di Kecamatan Jati Agung yang telah sepakat bergabung yakni Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margo Dadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung. Kesepakatan tersebut disebut sebagai aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan bahwa pada prinsipnya masyarakat di wilayah tersebut telah menyepakati rencana bergabung ke Kota Bandar Lampung. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan visi besar pengembangan kawasan Kota Baru yang terus didorong pemerintah provinsi.
“Kota Baru ke depan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Desa-desa ini nantinya akan menjadi penopang kantong ekonomi baru di Provinsi Lampung, seiring masifnya pembangunan yang direncanakan,” ujar Giri. (26/01/2026)
Ia menjelaskan, pembangunan Kota Baru akan difokuskan di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan sekitar Institut Teknologi Sumatera (ITERA) hingga wilayah yang direncanakan menjadi lokasi institusi vertikal seperti Kodam, Kejaksaan, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik vertikal maupun daerah.
Menurutnya, seluruh OPD juga akan didorong membangun fasilitas pelayanan di area Kota Baru guna memperkuat fungsi kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi baru. Dengan dukungan lintas sektor, Kota Baru diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan, membuka peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Rencana penyesuaian wilayah ini selanjutnya akan melalui tahapan administrasi dan regulasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dukungan DPRD menjadi sinyal kuat bahwa pengembangan Kota Baru akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Lampung ke depan. (Red)
