Tulang Bawang Barat — pro dan kontra
Isu tidak sedap beredar di salah satu tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan bahwa beberapa aparat desa diduga turut menerima Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) dari Kementerian Sosial, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Warga tersebut menilai, aparat desa yang memiliki penghasilan tetap tidak pantas menerima bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tiyuh harus bertindak tegas dan mengutamakan keadilan dalam penyaluran bantuan.
“Kami berharap pemerintah daerah dan kepalou tiyuh bisa bersikap adil dalam mengambil kebijakan. Kalau pun aparat itu merasa berhak menerima bantuan, konsekuensinya harus siap mundur dari jabatan aparatur, supaya tidak terjadi tumpang tindih kepentingan,” ujarnya. Rabu (03/12/2025)
Ia juga meminta pemerintah tiyuh dan Dinas Sosial Kabupaten Tubaba melakukan evaluasi ulang terhadap daftar penerima BLTS. Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat harus benar-benar diberikan kepada keluarga tidak mampu, bukan kepada pihak yang sudah memiliki penghasilan tetap dari jabatan pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak tiyuh maupun pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap agar proses klarifikasi segera dilakukan dan data penerima bantuan dipublikasikan secara terbuka untuk menghindari prasangka negatif di tengah warga.
Berdasarkan ketentuan umum dalam Permensos tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial serta mekanisme DTKS, penerima BLTS harus memenuhi Kriteria
Aparat desa/perangkat tiyuh dilarang menerima bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga miskin, karena mereka menerima gaji atau tunjangan jabatan dari negara.
Jika ada aparat desa yang merasa dirinya miskin dan ingin menerima bantuan, harus melalui verifikasi ketat serta wajib mengundurkan diri dari jabatan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas tata kelola pemerintahan desa. (Red)
