Tubaba – Pro dan kontra
Fenomena perpindahan afiliasi politik sejumlah tokoh yang selama ini berada di lingkaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kelompok relawan pendukung Jokowi menuai sorotan. Dinamika tersebut dinilai menjadi gambaran bagaimana loyalitas dan integritas politik seseorang diuji ketika kekuatan politik yang selama ini menjadi sandaran mulai menghadapi tekanan.
Hal itu disampaikan Ahmad Basri, Advokat sekaligus Ketua K3PP, dalam pandangannya mengenai fenomena sejumlah tokoh yang memilih menjauh dari lingkungan politik yang sebelumnya turut membesarkan nama mereka.
Menurut Ahmad Basri, terdapat ungkapan bijak yang menyebutkan bahwa orang berintegritas adalah mereka yang tetap bertahan di dalam perahu ketika badai datang, bukan justru menjadi orang pertama yang melompat mencari daratan.
Namun, menurutnya, realitas politik yang berkembang belakangan ini justru memperlihatkan fenomena sebaliknya.
“Ketika perahu masih tenang, semua orang ikut berlayar dan menikmati perjalanan. Tetapi ketika air mulai masuk dan badai datang, justru mereka yang selama ini menikmati fasilitas dan posisi strategis menjadi orang pertama yang mencari perahu lain,” ungkap Ahmad Basri.
Ia menilai, alasan sejumlah tokoh yang menyatakan ingin fokus menjalankan tugas pemerintahan perlu dicermati secara kritis. Sebab, sebagian dari mereka sebelumnya memperoleh ruang dan kesempatan menduduki jabatan strategis, baik sebagai menteri, wakil menteri, komisaris, maupun posisi lainnya melalui dinamika dan dukungan politik yang berkembang saat itu.
“Pertanyaannya, apakah mereka bisa berada di posisi strategis tersebut tanpa dukungan politik yang selama ini menjadi kendaraan perjuangan mereka? Karena itu, ketika memilih meninggalkan partai atau kelompok yang turut membesarkan mereka, publik tentu berhak mempertanyakan konsistensi dan komitmen politiknya,” tegasnya.
Ahmad Basri juga menyoroti hubungan antara perkembangan politik PSI dengan pengaruh figur Jokowi dan Gibran. Menurutnya, tidak dapat dimungkiri bahwa popularitas dan pengaruh politik kedua figur tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan dan perkembangan PSI.
Karena itu, apabila terjadi perubahan arah dukungan maupun perpindahan sejumlah tokoh, fenomena tersebut patut dibaca sebagai bagian dari perubahan peta kekuatan politik nasional.
“Politik bukan semata-mata soal siapa yang sedang berkuasa. Politik seharusnya dibangun atas dasar gagasan, komitmen, dan keberpihakan kepada rakyat. Jika loyalitas hanya bertahan selama seseorang memiliki kekuasaan dan jabatan, maka itu bukan loyalitas ideologis, melainkan loyalitas transaksional,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai dinamika hubungan antarkekuatan politik nasional, termasuk isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang perlu dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang transparan, semakin menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan dalam kehidupan bernegara.
Menurutnya, kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun stabilitas politik dan pemerintahan. Ketika kepercayaan antarelite mulai terganggu, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Lebih jauh, Ahmad Basri memperkirakan dinamika perpindahan dukungan politik masih berpotensi berlanjut. Terlebih apabila terjadi perubahan signifikan dalam peta kekuasaan dan pengaruh politik nasional.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai salah satu persoalan mendasar dalam praktik politik Indonesia, yakni menguatnya pragmatisme dan kecenderungan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama.
“Yang kita khawatirkan adalah ketika semangat memperjuangkan gagasan dan kepentingan rakyat tergantikan oleh semangat berburu jabatan. Akibatnya, partai hanya dijadikan kendaraan untuk mencapai kekuasaan, sementara loyalitas menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan,” katanya.
Ahmad Basri menegaskan bahwa ukuran integritas seorang tokoh politik tidak seharusnya dilihat ketika berada di puncak kekuasaan, melainkan ketika menghadapi kesulitan dan kehilangan dukungan.
“Integritas tidak diuji ketika seseorang sedang menikmati jabatan, fasilitas, dan kekuasaan. Integritas justru diuji ketika badai datang, ketika dukungan melemah, dan ketika tidak ada lagi keuntungan yang bisa diperoleh. Di situlah terlihat siapa yang benar-benar berjuang atas dasar prinsip dan siapa yang hanya mengejar kepentingan,” pungkasnya.
Ia berharap dinamika politik yang terjadi dapat menjadi pelajaran bagi seluruh elite politik agar tidak menjadikan kekuasaan sebagai satu-satunya orientasi perjuangan.
Sebab, jabatan bisa datang dan pergi, kekuasaan dapat berganti, tetapi integritas dan rekam jejak seseorang akan selalu menjadi catatan dalam perjalanan sejarah politik bangsa.
