Panaragan – pro dan kontra
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung menggelar Exit Meeting terkait Evaluasi Akuntabilitas Pembangunan Tiyuh (Desa), bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Selasa (27/08/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat se-Kabupaten Tubaba, serta Tim Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap tata kelola pembangunan tiyuh, khususnya dalam aspek administrasi, pengelolaan aset, akuntabilitas keuangan, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparatur tiyuh guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Perwakilan Tim Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Prianto, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan manajemen aset tiyuh merupakan aspek penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan manajemen aset tiyuh yang tertib akan menjadi fondasi yang kuat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tubaba,” ujar Ade Prianto.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi yang optimal antara aparatur tiyuh, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merencanakan serta mengelola potensi yang dimiliki setiap tiyuh.
“Optimalisasi sinergi antara aparatur tiyuh, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merencanakan serta mengelola potensi desa sangat krusial untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan tiyuh di Tubaba,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat pendampingan dan pembinaan terhadap aparatur tiyuh, terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pendampingan serta pembinaan bagi aparatur tiyuh agar seluruh tata kelola keuangan mulai dari penyusunan anggaran hingga kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” tegas Iwan Mursalin.
Menurutnya, pengelolaan aset tiyuh juga menjadi perhatian penting yang perlu ditindaklanjuti secara cermat melalui koordinasi dan verifikasi bersama pemerintah daerah. Hal ini mencakup kepastian status hukum alas hak tanah serta penatausahaan barang inventaris agar seluruh aset dapat tercatat dan dikelola dengan baik.
“Pengelolaan aset tiyuh, termasuk kepastian status hukum atas hak tanah dan penatausahaan barang inventaris, harus terus diverifikasi secara cermat bersama pemerintah daerah untuk menjamin transparansi serta keberlanjutan hasil pembangunan bagi masyarakat di Tubaba,” ungkapnya.
Melalui kegiatan Exit Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap hasil evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan dan tindak lanjut bagi seluruh pihak terkait dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan tiyuh.
Penguatan administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, penertiban aset, serta sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan mampu mendukung pembangunan tiyuh yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Tubaba.
