Tulang Bawang Barat – pro dan kontra
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Aidil, diduga memblokir nomor WhatsApp wartawan saat proses konfirmasi terkait sorotan pengadaan jasa tenaga kerja perorangan senilai Rp432,125 juta di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Peristiwa itu terjadi ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi atas temuan awal terkait perubahan pola pengadaan dari swakelola pada tahun sebelumnya menjadi mekanisme penyedia melalui E-Katalog pada tahun anggaran 2026.
Pada awal komunikasi, Kadis Kominfo masih merespons pesan konfirmasi wartawan. Ia sempat membalas dengan singkat, “masih Tah?”. Minggu (14/6/2026)
Selanjutnya, wartawan kembali menjelaskan konteks pertanyaan terkait perbedaan pola pengadaan, termasuk perubahan mekanisme dari tahun sebelumnya.
Namun tak lama setelah percakapan berlanjut, muncul indikasi pesan hanya centang satu dan foto profil yang bersangkutan menghilang dari tampilan WhatsApp. Kondisi tersebut diduga kuat menunjukkan nomor wartawan telah diblokir oleh pihak terkait.
Latar sorotan pengadaan Rp432 juta
Konfirmasi tersebut berkaitan dengan pemberitaan sebelumnya yang menyoroti pengadaan jasa tenaga kerja perorangan di Dinas Kominfo Tubaba tahun anggaran 2026 senilai Rp432,125 juta untuk 15 tenaga kerja di bidang informasi dan teknologi.
Sejumlah pekerjaan yang tercatat dalam pengadaan itu mencakup tenaga programmer, pengelola server dan jaringan, editor audio-video, desainer grafis, hingga tenaga administrasi.
Sejumlah pihak sebelumnya mempertanyakan efektivitas pengadaan tersebut, mengingat fungsi serupa dinilai telah dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas.
Sorotan juga muncul terhadap mekanisme E-Katalog, termasuk adanya catatan “tidak ditemukan dalam katalog” pada beberapa nama tenaga kerja yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
DPRD akan panggil Kominfo
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan akan memanggil pihak Dinas Kominfo untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan terkait pengadaan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, menegaskan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh dokumen sebelum memanggil dinas terkait.
“Dalam waktu dekat akan kita panggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kita ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Kominfo agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat,” kata Yantoni, Minggu (14/6/2026).
Ia juga menyebut isu serupa bukan hal baru karena sudah pernah dibahas pada tahun sebelumnya.
“Sebenarnya tahun kemarin persoalan ini sudah pernah dibahas bersama pihak Kominfo. Makanya kami juga mempertanyakan kenapa masih muncul persoalan yang sama. Nanti akan kami dalami lagi dalam forum RDP,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Kominfo Tubaba belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemblokiran WhatsApp wartawan maupun klarifikasi lanjutan atas pengadaan tenaga kerja tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait, seiring menguatnya sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah dalam proyek tersebut. (Dirman)
