Tulang Bawang Barat – pro dan kontra
Berdasarkan hasil penelusuran pada daftar detail paket pengadaan yang tercatat dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya tercatat melakukan 3 (tiga) paket belanja melalui E-Katalog 5.0, yaitu:
1. TOYOTA NEW RUSH S 1.5 MT GR SPORT Tahunan 2023
Penyedia: PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
2. TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX Tahunan 2022
Penyedia: PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
3. Jasa Kebersihan Gedung/Kantor
Penyedia: CV Kiluy Anugerah Sejahtera
Namun demikian, hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara data pada daftar detail paket LKPP dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tulang Bawang Barat. Dalam RUP tercatat 10 (sepuluh) paket belanja dengan total pagu anggaran sebesar Rp119.403.000 yang tidak ditemukan dalam daftar detail paket LKPP.
Adapun rincian paket belanja yang tidak terdata dalam sistem LKPP tersebut adalah sebagai berikut:
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000 E-Purchasing 57640290
2 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000 E-Purchasing 57640292
3 Belanja Modal Mebel 10.000.000 E-Purchasing 57640419
4 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 15.000.000 E-Purchasing 57640420
5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Alat Tulis Kantor) 12.729.000 E-Purchasing 57845944
6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak) 3.900.000 E-Purchasing 57845947
7 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Alat Tulis Kantor) 24.099.000 E-Purchasing 57846094
8 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak) 7.175.000 E-Purchasing 57846095
9. Belanja
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
2.500.000 E-Purchasing 57846965
10. Belanja Modal Personal Computer
25.000.000 E-Purchasing 58169132
Total 119.403.000
Berdasarkan analisis awal, ketidaksinkronan data ini diduga kuat disebabkan karena tidak dilaksanakannya transaksi belanja terhadap 10 paket tersebut melalui sistem LKPP, baik melalui E-Katalog, Toko Daring, maupun LPSE. Akibatnya, riwayat transaksi pengadaan tidak tercatat dalam sistem nasional LKPP, meskipun dalam RUP telah secara jelas disebutkan bahwa metode pengadaan yang digunakan adalah E-Purchasing (E-Katalog/Toko Daring).
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog; dan
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pengadaan ini berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dan evaluasi lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), guna memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Tim)
